Konus.id,PPU — Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Penajam Paser Utara (PPU) tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan makanan bagi penerima manfaat. Keamanan pangan menjadi salah satu persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius, terutama pada proses pengolahan hingga makanan sampai ke penerima.
Anggota Komisi III DPRD PPU, Sakka, mengatakan MBG merupakan program pemerintah pusat yang memiliki tujuan memenuhi kebutuhan makanan anak-anak. Program tersebut juga berpotensi memberikan dampak ekonomi apabila pengadaan bahan pangan melibatkan petani dan pelaku usaha lokal.
“MBG itu sebenarnya memang program pemerintah pusat, bagus tujuannya. Kalau dikelola dengan baik, ini kan bisa memberikan makan anak-anak yang tadinya di rumah enggak sarapan, jadi sarapan,” ujar Sakka.
Namun, tujuan tersebut menurutnya harus diikuti dengan pengelolaan makanan yang benar. Ia meminta menu MBG tidak diberikan secara monoton dan tetap memperhatikan variasi makanan yang diterima anak-anak.
“Yang penting itu jangan itu-itu saja. Jangan cuma nasinya itu saja, lauknya itu saja. Harus diganti-ganti,” katanya.
Menurut Sakka, program MBG juga dapat menjadi bagian dari perputaran ekonomi lokal. Bahan makanan yang digunakan dapat bersumber dari petani maupun UMKM di daerah sehingga manfaat program tidak hanya dirasakan penerima makanan.
“MBG ini juga menghidupkan UMKM, petani juga bisa. Bisa bagus di sini. Yang penting ini dikelola dengan bagus,” ujarnya.
Di luar persoalan menu dan dampak ekonomi, Sakka menyoroti besarnya anggaran yang digunakan dalam program tersebut. Menurutnya, pengelolaan keuangan harus dilakukan secara transparan untuk mencegah terjadinya kebocoran anggaran.
“Keuangannya juga harus dikelola dengan bagus karena ini anggarannya besar. Jadi harus dikelola dengan bagus, jangan sampai bocor. Harus ada transparan juga,” tegasnya.
Perhatian lebih besar ia arahkan pada keamanan makanan. Sakka menyinggung adanya informasi mengenai masyarakat yang mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG. Menurutnya, setiap kejadian semacam itu perlu menjadi bahan evaluasi terhadap proses penyediaan makanan.
“Kalau masyarakat keracunan, itulah yang perlu kita awasi sebenarnya,” katanya.
Ia menilai pengawasan tidak cukup dilakukan setelah makanan dibagikan. Proses sejak makanan diolah hingga didistribusikan perlu diperhatikan, termasuk waktu antara makanan selesai dimasak dan saat dikonsumsi.
Sakka mencontohkan makanan yang dimasak pada dini hari tetapi baru dikonsumsi beberapa jam kemudian. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diperiksa karena berkaitan dengan kualitas dan keamanan makanan.
“Kalau sekarang ini dimasak jam 3, baru dimakan jam 12, kan otomatis basi. Itu sebenarnya perlu diperhatikan,” katanya.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah ikut melakukan monitoring terhadap dapur penyedia MBG. Pemeriksaan dinilai penting untuk memastikan pengolahan makanan, kualitas bahan, penyimpanan, hingga distribusi dilakukan dengan benar.
“Peran pemerintah daerah itu kan perlu pengawasan di situ, monitoring ke dapur-dapur ini. Kalau ada dapur nakal, kalau perlu disanksi,” ujarnya.
Sakka juga mendorong adanya tindakan terhadap penyedia yang terbukti tidak memenuhi ketentuan. Menurutnya, besarnya anggaran program harus diikuti dengan tanggung jawab dalam menyediakan makanan yang layak bagi penerima manfaat.
“Kalau perlu disanksi, buang saja, karena itu kan anggarannya besar di situ,” tegasnya.
Ia menilai persoalan utama MBG bukan pada tujuan program, melainkan bagaimana kebijakan tersebut diterapkan di lapangan. Pengawasan terhadap anggaran, kualitas makanan, keamanan pangan, dan distribusi menjadi bagian yang menentukan apakah program benar-benar memberikan manfaat.
“Program pemerintah ini sudah bagus. Cuma kadang pelaksanaannya itu terlalu banyak boros, banyak tidak sesuai dengan prosedurnya. Seharusnya dikasih lauk bagus, jangan asal-asalan,” pungkasnya. (ADV/DPRDPPU)
