Konus.id, PPU— Kemarau panjang mulai menekan sektor pertanian di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Ketergantungan lahan pertanian terhadap air hujan membuat petani menghadapi risiko kekurangan air ketika musim kering berlangsung lebih lama, sementara di saat yang sama kebakaran hutan dan lahan (karhutla) meningkatkan tekanan terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Anggota Komisi II DPRD PPU, Syafrudin HR, mengatakan persoalan air menjadi salah satu kendala yang telah lama dihadapi daerah. Kondisi tersebut semakin terasa ketika curah hujan menurun dan lahan pertanian yang masih menggunakan sistem tadah hujan mulai kehilangan sumber air.
“Bagaimanapun sampai kapan pun kalau musim kering pasti ada yang kekurangan air. Kita ini memang tadah hujan,” kata Syafrudin.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut keberlangsungan tanaman. Jika ketersediaan air tidak mencukupi selama musim tanam, petani berpotensi mengalami gagal panen. Karena itu, diperlukan infrastruktur penampungan air yang dapat digunakan ketika hujan tidak lagi mencukupi kebutuhan lahan.
Syafrudin mendorong pemerintah membangun embung di kawasan pertanian, khususnya pada kelompok-kelompok tani. Embung dinilai dapat menjadi cadangan air ketika musim kemarau berlangsung berkepanjangan.
“Kalau ada ratusan hektare ditanam, paling tidak satu hektare dibuatkan embung,” ujarnya.
Ia mengusulkan agar setiap kelompok tani memiliki setidaknya satu embung yang dapat dimanfaatkan untuk menampung air. Menurutnya, pembangunan penampungan tersebut dapat menjadi salah satu cara mengurangi ketergantungan petani terhadap curah hujan.
“Setiap kelompok tani itu paling tidak ada dibuatkan embung. Embung-embung itu untuk penampungan air. Kalau musim kemarau berkepanjangan seperti ini, paling tidak ada yang bisa menolong petani,” katanya.
Syafrudin menyebut kebutuhan air bukan persoalan yang baru muncul akibat kemarau tahun ini. Menurutnya, ketersediaan air telah lama menjadi salah satu persoalan yang harus dihadapi PPU dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung aktivitas pertanian.
“Kendala kabupaten ini dari dulu cuma air. Kita sudah sering minta bagaimana air dari Long Kali bisa masuk ke sini, tapi sampai sekarang belum ada. Jadi kita memang tadah hujan terus,” ujarnya.
Kondisi tersebut membuat sektor pertanian menjadi rentan terhadap perubahan pola cuaca. Ketika musim hujan datang terlambat atau kemarau berlangsung lebih panjang, lahan yang tidak memiliki sumber air alternatif akan lebih cepat terdampak.
Syafrudin mengingatkan risiko tersebut dapat semakin besar apabila kondisi kering bertahan hingga awal tahun. Ia mengatakan persoalan gagal panen bukan sekadar kemungkinan karena petani PPU disebut telah mengalami kondisi serupa sebelumnya.
“Jelas sudah, ini sudah dialami petani. Sudah berkali-kali seperti itu,” pungkasnya.
Selain berdampak pada pertanian, kemarau juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Syafrudin menilai karhutla perlu dilihat sebagai persoalan yang dampaknya dapat melampaui batas wilayah administratif.
“Masalah kebakaran hutan ini bukan masalah daerah saja, tapi masalah nasional bahkan internasional. Kita dekat dengan Malaysia dan Singapura,” katanya.
Menurutnya, persoalan karhutla juga berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat. Asap yang muncul dari kebakaran dapat menurunkan kualitas udara dan meningkatkan risiko gangguan pernapasan.
“Kalau ada seperti itu, bagaimana pandangan negara sebelah terhadap kita. Belum lagi potensi ISPA karena asap,” ujarnya.
Bagi Syafrudin, penanganan dampak kemarau tidak cukup dilakukan ketika kekeringan sudah terjadi. Ketersediaan cadangan air perlu disiapkan sejak awal agar petani memiliki sumber air ketika hujan tidak dapat diandalkan.
“Pembangunan embung di tingkat kelompok tani menjadi salah satu usulan yang didorongnya untuk menghadapi persoalan tersebut. Dengan cadangan air di dekat lahan, petani diharapkan tidak sepenuhnya bergantung pada hujan saat musim kering berlangsung panjang,” tutupnya. (ADV/DPRDPPU)
