Konus.id,PPU– Perubahan status desil penerima bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali menyoroti persoalan akurasi data kemiskinan. DPRD PPU meminta perubahan status penerima bantuan tidak hanya dilihat sebagai pembaruan administratif dalam sistem, tetapi harus sesuai dengan kondisi ekonomi warga di lapangan.
Wakil Ketua I DPRD PPU, Syahrudin M Noor, mengatakan perubahan desil perlu ditelusuri sejak dari sumber data hingga proses pemutakhirannya. Hal tersebut menyusul informasi mengenai seorang warga lanjut usia di Kelurahan Waru yang sebelumnya masuk desil 1, tetapi kemudian tercatat dalam desil 5.
Menurut Syahrudin, perubahan tersebut belum bisa langsung disimpulkan sebagai kesalahan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat memang dapat berubah sehingga pemutakhiran data menjadi sesuatu yang diperlukan. Namun, perubahan status harus memiliki dasar yang dapat diverifikasi.
“Kita mesti tahu dulu, ini di sistemnya atau ada yang di-upgrade. Kita harus tahu dulu sumber pendataannya dari mana. Kalau memang itu dari BPS, perlu ditanyakan kenapa sistemnya berubah. Kalau dari Dinsos, ya ditanyakan ke Dinsos,” ujar Syahrudin.
Ia menilai pembaruan data penerima bansos justru penting untuk memastikan bantuan diberikan berdasarkan kondisi terbaru masyarakat. Persoalannya, proses tersebut harus dilakukan melalui pendataan atau survei yang benar-benar menggambarkan keadaan warga.
Syahrudin mengatakan perubahan desil dapat dipahami apabila memang terdapat perubahan kondisi sosial ekonomi yang ditemukan melalui survei. Sebaliknya, perubahan yang terjadi tanpa proses pemutakhiran di lapangan perlu dipertanyakan.
“Kalau surveinya benar sesuai realitas lapangan, saya kira itu bagus. Tapi kalau tidak pernah ada pemutakhiran atau survei di lapangan, tiba-tiba status desilnya berubah, itu juga perlu dipertanyakan,” katanya.
DPRD PPU, lanjutnya, belum ingin mengambil kesimpulan hanya berdasarkan informasi awal. Hingga saat ini, informasi mengenai perubahan status desil tersebut belum disertai laporan resmi dari warga maupun pemerintah di tingkat lingkungan.
“Kami di DPR tidak bisa terlalu responsif kalau belum ada laporan atau aduan. Informasi ini harus kita cek dulu benar atau tidak,” jelasnya.
Karena itu, Syahrudin berencana melakukan pengecekan langsung terhadap informasi warga di RT 028 dan RT 003, Kelurahan Waru. Verifikasi tingkat lingkungan dinilai penting karena perangkat RT merupakan pihak yang relatif dekat dengan kondisi keseharian warga.
Dari verifikasi tersebut, DPRD akan melihat apakah status desil warga memang sesuai dengan kondisi sosial ekonominya. Jika ditemukan ketidaksesuaian, DPRD akan meminta penjelasan kepada instansi yang memiliki kewenangan dalam pendataan bansos, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Sosial PPU.
“Nanti saya akan cek di RT 28 dan RT 3 di Waru. Kalau ada laporan dari RT, kita tindak lanjuti, bisa kita panggil BPS maupun Dinsos karena kami punya kewenangan untuk meminta penjelasan terkait persoalan tersebut,” ujarnya.
Menurut Syahrudin, persoalan akurasi data menjadi penting karena status desil berkaitan dengan penentuan sasaran penerima bantuan. Kesalahan atau keterlambatan pemutakhiran dapat membuat kondisi warga yang sebenarnya membutuhkan tidak sepenuhnya tergambarkan dalam basis data.
Selain memperbaiki data yang terhubung dengan pemerintah pusat, ia mendorong Pemkab PPU memiliki basis data kemiskinan daerah sendiri. Data tersebut dapat menjadi pelengkap untuk memetakan warga yang membutuhkan bantuan tetapi belum tercatat dalam sistem pemerintah pusat.
“Pemerintah daerah harus punya database sendiri tentang kemiskinan, di luar data pusat. Memang bantuan banyak berasal dari pusat, tetapi pemerintah daerah juga perlu punya data sendiri supaya ketika ada masyarakat yang membutuhkan dan tidak masuk dalam data pusat, tetap bisa kita lihat dan bantu sesuai aturan,” pungkasnya.
