Konus.id, PENAJAM — Konflik lahan antara warga dan perusahaan kehutanan kembali mencuat di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat kini tengah menyinkronkan data terkait klaim lahan seluas ribuan hektare di empat wilayah Kelurahan Riko, Sotek, Sepan, dan Desa Bukit Subur yang digarap warga namun diklaim masuk konsesi PT Belantara Subur.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Senin (19/5/2025), suasana memanas karena data dan versi yang bertabrakan. Ketua Komisi I DPRD PPU, Ishaq Rahman, menjelaskan bahwa warga mengklaim sekitar 5.000 hektare lahan telah digarap untuk menanam karet, padi, dan sawit. Sementara versi perusahaan mencatat luas konsesi mereka 6.800 hektare.
“Kami sedang usahakan perubahan status lahan yang sudah puluhan tahun dikelola warga,” kata Ishaq.
Masalah makin rumit karena lahan tersebut berada dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), di mana izin yang dimiliki PT Belantara Subur adalah HTI dan HPH, bukan untuk kelapa sawit. Di sisi lain, keberadaan sawit diduga dipicu oleh program lama bernama BFI, yang sempat membina warga dalam penanaman komoditas tersebut.
“Yang jadi inti masalahnya: sawit tak boleh ada di kawasan HTI. Tapi warga sudah terlanjur menanam, bahkan didampingi program dulu. Ini yang coba kita luruskan,” ujar Ishaq.
Ia menegaskan, DPRD hanya bertindak sebagai fasilitator.
“Kami tidak bisa eksekusi. Tapi sebagai wakil rakyat, kami siap menjembatani warga ke Kementerian untuk memperjuangkan hak mereka.”
Dalam waktu sebulan ke depan, DPRD akan menggelar rapat lanjutan, menunggu sinkronisasi peta dan data lahan dari pihak kelurahan dan desa.
“Semua peta berbeda-beda. Itu yang sedang kami cocokan. Data harus solid sebelum melangkah ke Kementerian,” tutup Ishaq.
