Konus.id, PPU – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor, menyuarakan keprihatinan serius terkait lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang berada terlalu dekat dengan los pedagang di Pasar Waru.
Menurutnya, penempatan TPS yang kurang tepat ini mengancam kesehatan dan kenyamanan, baik bagi pedagang maupun pengunjung pasar.
Syahrudin menegaskan bahwa pemindahan TPS dari area pasar perlu segera dilakukan. Usulan ini, yang telah dia ajukan, sayangnya belum mendapat tanggapan serius dari pihak kecamatan dan desa.
“Saya sangking pedulinya, saya sudah mengusahakan itu TPS di Pasar Waru dipindah, tetapi tidak direspons baik oleh camatnya waktu itu beserta Kadesnya,” ujarnya, dengan nada kecewa atas lambatnya reaksi pemerintah setempat.
Ia menjelaskan, pemisahan TPS dari area pasar adalah langkah penting untuk menjaga kebersihan serta mengurangi risiko kesehatan yang bisa muncul dari penumpukan sampah yang terlalu dekat dengan tempat aktivitas perdagangan.
“Padahal kan tujuannya baik itu, agar TPS dipisahkan dengan pasar tempat orang-orang berjualan, tidak menyatu seperti yang ada sekarang. Jadi, kalau seperti itu ya kita tidak bosan-bosan mengingatkan, artinya supaya mereka tergerak,” imbuh Syahrudin.
Situasi kebersihan di Pasar Waru menjadi sorotan DPRD PPU, dan Syahrudin menegaskan lembaganya tidak akan berhenti mendesak pemindahan TPS hingga tindakan konkret terlaksana.
Menurutnya, kebersihan pasar merupakan elemen krusial yang meningkatkan daya tarik bagi pengunjung serta mendukung lingkungan berjualan yang lebih nyaman bagi pedagang.
Lebih lanjut, Syahrudin mengkritisi lemahnya koordinasi antara pihak kecamatan dan desa dalam merespons permasalahan ini, seraya berharap desakan berulang akan mendorong tindakan dari para pihak terkait.
Pemindahan TPS dianggap sesuai dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjaga lingkungan yang sehat. DPRD, tegasnya, akan terus memantau perkembangan hingga TPS benar-benar dipindahkan dan masuk prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah. (Adv/dprd/ppu/dag)
