Konus.id, PPU – Besarnya jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) pada tahun lalu menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU).
Anggota DPRD PPU, Syahrudin M Noor, menekankan bahwa fenomena ini seharusnya menjadi cerminan sekaligus koreksi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan anggaran daerah.
Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab untuk mengawasi penggunaan anggaran agar Silpa yang besar tidak terulang di masa mendatang, sehingga anggaran yang ada dapat digunakan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.
“Kalau melihat dari tahun lalu, Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) kita cukup lumayan besar,” ujar Syahrudin.
Ia mengungkapkan bahwa besarnya Silpa mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, di mana dana yang telah dialokasikan tidak sepenuhnya terserap dan digunakan untuk program yang direncanakan.
Menurutnya, fenomena ini tidak hanya menjadi tugas eksekutif, tetapi juga bagian dari tanggung jawab DPRD dalam fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa anggaran dapat dimanfaatkan secara efektif.
Syahrudin menyatakan bahwa DPRD berkomitmen untuk menjadikan pengalaman tahun lalu sebagai pembelajaran, dengan memperkuat pengawasan terhadap serapan anggaran pada tahun berjalan.
“Itu menjadi cerminan dan koreksi bagi kita. Karena kami hadir di DPR ini tentu bagian dari tugas fungsi kami adalah mengawasi,” tegasnya.
DPRD, lanjut Syahrudin, akan memastikan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melaksanakan program-programnya sesuai anggaran yang telah disetujui dan menyerap dana secara optimal agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. (adv/dprd/ppu/dag)
