Konus.id, PPU – Dalam upaya menghadirkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang lebih representatif di Penajam Paser Utara (PPU), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU menyatakan komitmen kuatnya untuk mengawal proses ini.
Anggota DPRD PPU, Thohiron, menyatakan bahwa setiap langkah dalam pembangunan TPA baru harus memperhatikan dampak sosial dan lingkungan secara menyeluruh.
“Dampak lingkungannya juga harus dipikirkan, sehingga masyarakat di sekitar TPA tidak protes nanti,” ujar Thohiron.
Menurutnya, pemerintah perlu mengantisipasi agar pembangunan ini tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga yang tinggal di sekitarnya. Banyak warga di sekitar TPA menghadapi risiko seperti bau, polusi, dan menurunnya kualitas hidup.
Karena itu, Thohiron mendorong pemerintah untuk lebih proaktif dalam merancang langkah-langkah guna mengurangi dampak negatif ini.
Ia juga menegaskan pentingnya mendengarkan aspirasi masyarakat agar proyek ini tidak memicu protes.
“Jangan sampai itu kita tidak pikirkan dan masyarakat akan protes. Memang masyarakat kita juga bisa beralibi ‘kan TPA lebih dulu daripada masyarakat’ enggak bisa begitu pemerintah. Makanya tugas pemerintah itu berpikir jauh ke depan,” tambah Thohiron, menyiratkan bahwa pemerintah harus mengantisipasi potensi masalah yang mungkin muncul.
Thohiron berpendapat bahwa pembangunan TPA harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari teknis hingga sosial dan lingkungan.
“Pembangunan TPA yang representatif harus dilihat dari berbagai sudut, tidak hanya dari sisi teknis dan operasional, tetapi juga dari sisi sosial dan lingkungan. Ini penting agar pembangunan tersebut bisa berjalan lancar tanpa hambatan dari masyarakat,” jelasnya.
Thohiron menekankan bahwa perencanaan yang matang adalah kunci untuk pembangunan TPA yang berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi PPU.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD PPU akan terus mengawal proses ini untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana dan memenuhi kebutuhan masyarakat. (adv/dprd/ppu/dag)
