Konus.id, Samarinda – Minimnya fasilitas pendidikan negeri di Kecamatan Balikpapan Tengah, terutama untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan masyarakat.
Kondisi ini menjadi sorotan ketika proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang menerapkan sistem zonasi membuat banyak calon siswa di kecamatan tersebut tidak tertampung.
Menyikapa persoalan tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Damayanti, dalam resesnya di Balikpapan baru-baru ini, menegaskan pentingnya perhatian serius terhadap masalah ini.
“Penambahan sekolah negeri di Kecamatan Balikpapan Tengah harus menjadi prioritas, khususnya untuk jenjang SMA dan SMK,” ujar Damayanti.
Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa satu-satunya alternatif yang tersedia di kecamatan tersebut adalah sekolah swasta. Namun, tingginya biaya pendidikan di sekolah swasta menjadi penghalang bagi banyak keluarga untuk memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka.
“Kalau di swasta kan, biaya yang harus keluar lebih besar daripada sekolah di negeri,” ungkap Damayanti.
Sebagai jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Damayanti mendesak agar Pemprov tidak menutup mata terhadap kebutuhan mendesak ini.
“Di Balikpapan Tengah ini harus ada sekolah menengah dibangunkan. Karena informasinya, di sana belum ada SMA dan SMK Negeri. Hanya ada swasta,” katanya. (aw/adv/dprdkaltim)
