AdventorialDPRD KALTIM

Yenni Eviliana: Reses DPRD Kaltim 2025 Didominasi Aspirasi Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur sebagai Kebutuhan Mendesak Warga

186
×

Yenni Eviliana: Reses DPRD Kaltim 2025 Didominasi Aspirasi Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur sebagai Kebutuhan Mendesak Warga

Sebarkan artikel ini
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana. (Foto: ist)

Konus.id Samarinda – Hasil reses DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) sepanjang 2025 menunjukkan dominasi keluhan masyarakat terkait layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan serta jembatan, yang terus berulang setiap tiga bulan. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, menilai isu-isu ini mencerminkan kebutuhan mendasar warga yang belum terpenuhi sepenuhnya, sambil menyoroti harapan pemberdayaan ekonomi lokal dan dampak pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) sebagai masukan krusial untuk pembangunan yang lebih inklusif.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, mengungkapkan bahwa hasil reses anggota dewan masih banyak berkisar pada masalah infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga akses jalan.

Menurutnya, persoalan ini terus muncul setiap masa reses karena menjadi kebutuhan mendasar masyarakat.

Kegiatan reses yang digelar setiap tiga bulan disebutnya selalu memunculkan isu yang serupa. Yenni menilai, hal tersebut menunjukkan bahwa sejumlah persoalan di Kaltim masih perlu perhatian serius.

“Semua fraksi menerima keluhan yang sama. Mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur jalan dan jembatan. Hampir di semua titik masalahnya serupa,” jelasnya.

Selain keluhan seputar layanan dasar, masyarakat juga banyak menyampaikan harapan agar perekonomian lokal dapat lebih diberdayakan. Mereka menilai, peningkatan ekonomi masyarakat harus berjalan seiring dengan pembangunan fisik.

“Tidak hanya menyampaikan keluhan, warga juga mendorong agar potensi ekonomi daerah bisa lebih dihidupkan,” ujarnya.

Yenni menambahkan bahwa seluruh anggota DPRD Kaltim sudah menyelesaikan agenda reses tanpa ada yang tertunda.

Ia juga menyebut bahwa masyarakat menyoroti isu pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), yang dinilai penting untuk menjadi bahan pertimbangan pemerintah.

“Masukan itu bagian dari kontrol publik. Kami yakin akan ada solusi terbaik terkait isu tersebut,” tukasnya.(aw/adv/dprdkaltim)

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *