Konus.id | Samarinda – Penurunan Transfer ke Daerah (TKD) yang semakin ketat tidak boleh menghambat kualitas pelayanan publik di Kalimantan Timur (Kaltim), menurut Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah. Ia mendesak pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kolaborasi pentahelix—melibatkan pemerintah, akademisi, swasta, komunitas, dan media—sebagai strategi kreatif guna menjaga efisiensi pembangunan dan membuka sumber pendanaan alternatif di tengah keterbatasan anggaran pusat.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menegaskan bahwa penurunan Transfer ke Daerah (TKD) tidak boleh menjadi alasan melemahnya kualitas pelayanan publik.
Ia mendorong pemerintah daerah mencari langkah-langkah kreatif agar pelayanan tetap berjalan optimal.
Menurutnya, keterbatasan fiskal seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola sekaligus membuka peluang pendanaan lain di luar anggaran rutin.
“Pengurangan anggaran bukan alasan pelayanan publik menurun. Pemerintah dan DPRD harus bersama-sama mencari solusi,” ujarnya.
Syarifatul menilai penerapan kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, swasta, komunitas, dan media harus dioptimalkan.
Skema ini dinilai mampu memperkuat perencanaan pembangunan, meningkatkan efisiensi, sekaligus menghadirkan sumber daya alternatif.
“Dengan melibatkan banyak pihak, kita bisa fokus pada program prioritas dan mencari dukungan tambahan untuk pembangunan,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran media dalam menyebarkan informasi pembangunan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik. Selain itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disebutnya masih memiliki ruang yang bisa dimaksimalkan.
“Kolaborasi seluruh unsur harus dijaga agar pelayanan publik tetap berjalan meski anggaran terbatas,” tutupnya.(aw/adv/dprdkaltim)
