Konus.id, PPU – Anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor, menyerukan pemerintah daerah untuk menerapkan pendekatan yang lebih empatik dan berkelanjutan dalam menghadapi pasar liar yang terus tumbuh di wilayah tersebut.
Syahrudin menilai bahwa kebijakan pelarangan yang selama ini diterapkan hanya bersifat sementara dan tidak memberikan solusi memadai bagi pedagang.
“Kalau itu dikelola dengan baik ya itu bisa ditata. Itu kan kita mau melarang, di lain sisi itu rumahnya orang, tetapi kalau kita melarang harus memberikan ruang dan fasilitas di situ,” kata Syahrudin, menekankan pentingnya solusi alternatif agar kebijakan lebih adil.
Syahrudin menyoroti bahwa aturan keras tanpa solusi hanya akan menjadi ketidakadilan sosial bagi para pedagang. Ia percaya bahwa kebijakan penataan pasar harus memberi ruang kepada pedagang untuk berusaha, bukan sekadar mengatur secara kaku.
“Kita berikan ruang mereka untuk berbisnis dan berdagang. Tetapi kalau kita hanya melarang berdasarkan regulasi, sementara kita tidak memberikan solusi itu kan zalim kita kepada masyarakat,” ungkapnya.
Syahrudin juga mengakui bahwa munculnya pasar liar sering kali merupakan respons masyarakat untuk bertahan hidup.
“Masyarakat kita ini intinya kan mau bertahan hidup ini dengan berusaha. Ya mereka menggunakan lah fasilitas yang ada. Kita tidak memberikan ruang itu,” tambahnya.
Dalam usulannya, Syahrudin mengajak pemerintah daerah untuk bersikap lebih kreatif dan empatik terhadap fenomena ini, dengan mendirikan pasar-pasar baru yang ramah pedagang kecil serta membenahi pasar yang sudah ada dengan menyediakan infrastruktur yang memadai dan pengaturan yang lebih manusiawi.
Syahrudin optimis bahwa dengan ruang dan fasilitas yang layak, pedagang dapat menjalankan usahanya tanpa khawatir terhadap razia atau penggusuran yang sering menghantui mereka.
Pendekatan ini, menurutnya, tak hanya menyelesaikan masalah pasar liar tetapi juga menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan kondusif di PPU.(adv/dprd/ppu/dag)
