Konus.id Samarinda – Meski menghadapi pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat, DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menjamin kelangsungan pelayanan publik tetap terjaga tanpa mengorbankan program esensial bagi masyarakat. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, menjelaskan bahwa penyesuaian anggaran hanya memengaruhi skala, bukan esensi kegiatan, dengan komitmen melanjutkan usulan Pokir secara bertahap dan komunikasi transparan untuk hindari kesalahpahaman.
Pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat tidak akan mengganggu pelayanan publik di Kaltim.
Hal itu ditegaskan Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, yang menyebut bahwa program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap dilaksanakan.
Sigit menuturkan bahwa penyesuaian anggaran tidak berarti menghentikan kegiatan yang telah direncanakan. “Yang berkurang hanya besaran anggarannya, bukan programnya,” ujarnya.
Ia memastikan bahwa usulan masyarakat yang telah masuk dalam pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Kaltim tetap dijalankan, meski pelaksanaannya dilakukan bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
Sigit menambahkan, sejumlah program yang belum bisa direalisasikan pada 2026 akan diprioritaskan pada tahun anggaran berikutnya.
Menurutnya, komunikasi yang terbuka dari DPRD sangat penting agar masyarakat memahami alasan terjadinya penundaan.
“Kami ingin tidak ada kesalahpahaman di masyarakat. Karena keterbatasan anggaran, sebagian kegiatan harus dilanjutkan tahun depan,” tukasnya.(aw/adv/dprdkaltim)
