Konus.id, Samarinda – Kota Samarinda kini diketahui menjadi salah satu kota yang tingkat partisipasinya terendah sebagai pemilih pada Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) dibandingkan daerah lain.
Maka dari itu, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarindapun mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Samarinda untuk dapat meningkatkan kinerjanya agar pemilu berikutnya lebih optimal.
Pada Pilkada 2020, tingkat partisipasi pemilih di Samarinda hanya mencapai 52,26 persen. Rendahnya angka tersebut salah satunya dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas masyarakat serta ruang gerak KPU dalam melakukan sosialisasi.
Meski di Pilkada 2024 terjadi sedikit peningkatan, angka partisipasi tetap jauh dari target yang ditetapkan. Dari data yang ada, partisipasi pemilih hanya mencapai 58,8 persen, jauh di bawah daerah lain di Kaltim yang mencatat angka 70 hingga 80 persen.
Padahal, sebelumnya KPU Kota Samarinda menargetkan tingkat partisipasi pemilih bisa mencapai 78 persen, meskipun dalam Pilwalkot 2024 hanya ada calon tunggal, yakni pasangan Andi Harun – Saefudin Zuhri yang berhadapan dengan kotak kosong.
Komisi I DPRD Kota Samarinda menyoroti kegagalan KPU dalam mencapai target tersebut. Ketua Komisi I, Samri Shaputra, menilai bahwa meskipun pelaksanaan Pilwalkot 2024 berlangsung kondusif, rendahnya partisipasi tetap menjadi catatan penting.
“Alhamdulillah, hingga saat ini pelaksanaan Pilkada maupun Pileg di Kaltim, termasuk Samarinda, berlangsung aman. Tidak ada konflik besar seperti di beberapa daerah lain,” ujar Samri.
Pria yang akrab disapa Samri ini, menyoroti minimnya edukasi dan sosialisasi pemilu kepada masyarakat meskipun anggaran telah tersedia. Dirinya menilai KPU seharusnya lebih gencar dalam meningkatkan kesadaran pemilih, bukan hanya di tingkat kelurahan, tetapi juga hingga ke tingkat rukun tetangga (RT).
“Dari pengalaman sebelumnya, KPU harus lebih giat memberikan edukasi kepada masyarakat. Sosialisasi jangan hanya dilakukan di kelurahan, tetapi harus sampai ke tingkat RT,” sambung Samri.
Dirinya juga mengingatkan agar KPU tidak lagi menggunakan alasan klasik dalam menjelaskan rendahnya partisipasi pemilih.
“Anggaran sudah ada, tinggal bagaimana keseriusan dalam menjalankannya. Jika benar-benar fokus, tentu bisa dilakukan,” pungkasnya.
DPRD berharap agar evaluasi menyeluruh dilakukan untuk memastikan Pilkada berikutnya dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi. (aw/adv/dprd/smd)
