Konus.id Samarinda – Ketimpangan infrastruktur di wilayah pedalaman Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) menjadi sorotan utama DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), karena akses jalan yang buruk menghambat mobilitas masyarakat dan layanan dasar. Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menekankan bahwa meski sudah masuk rencana provinsi, kemajuan lambat akibat medan sulit dan biaya tinggi membuat warga kesulitan, terutama saat musim hujan, sehingga pemerataan pembangunan krusial untuk dorong pertumbuhan ekonomi lokal.
DPRD Provinsi Kaltim menyoroti ketimpangan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu).
Dua wilayah pedalaman tersebut dinilai masih membutuhkan perhatian khusus karena menjadi jalur utama mobilitas masyarakat serta penunjang layanan publik.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, mengatakan bahwa pemerintah provinsi sebenarnya telah memasukkan kebutuhan infrastruktur di Kubar dan Mahulu dalam perencanaan.
Namun, berbagai kendala membuat kemajuannya belum signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
“Infrastruktur tetap jadi fokus utama kami. Kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak ruas yang harus diperbaiki,” ujarnya.
Ia menjelaskan, medan geografis yang sulit dan kebutuhan anggaran besar menjadi penyebab utama lambatnya pembangunan. Warga setempat kerap mengeluhkan akses jalan antar-kecamatan dan penghubung kampung, terutama ketika musim hujan tiba.
“Jalur darat masih jadi tumpuan masyarakat. Karena itu kualitas jalan sangat berpengaruh terhadap kegiatan sehari-hari mereka,” sambungnya.
DPRD Kaltim menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan agar kawasan pedalaman tidak terus tertinggal dibanding daerah perkotaan.
Salehuddin menilai infrastruktur yang memadai akan mempercepat pelayanan publik, mendorong aktivitas ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan warga.(aw/adv/dprdkaltim)
