DPRD SMD

Polemik Relokasi Pasar Subuh Tak Kunjung Usai, DPRD Samarinda Gelar RDP

138
×

Polemik Relokasi Pasar Subuh Tak Kunjung Usai, DPRD Samarinda Gelar RDP

Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Iswandi. (Foto :Ist)

Konus.id, Samarinda – Relokasi Pasar Subuh masih menjadi polemik yang tak kunjung usai. Hal ini tentu membuat DPRD Kota Samarinda segera mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait bertempat di Ruang Rapat Lantai II Gedung DPRD Samarinda. Selain melibatkan pemilik lahan, RDP kali ini juga mendatangkan perwakilan pedagang Pasar Subuh guna menggali keterangan lebih lanjut terkait rencana penggusuran dan opsi relokasi yang menuai kontroversi di masyarakat.

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Saputra, memimpin rapat yang berlangsung cukup lama. Wakil Ketua DPRD Achmad Vananzda, anggota Komisi I dan beberapa anggota Komisi II juga turut hadir dalam RDP tersebut. Lamanya diskusi dipicu oleh banyaknya masukan yang dibutuhkan, terutama dari pihak pedagang.

Iswandi yang juga merupakan Anggota Komisi I, menekankan pentingnya solusi yang adil dan menyeluruh bagi seluruh pedagang. Ia meminta Pemerintah Kota Samarinda untuk tidak hanya fokus pada pedagang inti, tetapi juga memikirkan pedagang pelengkap seperti penjual sayur, buah, hingga makanan.

“Tolong dicarikan solusinya untuk para pedagang yang bukan bagian dari tematik utama. Kita harus cari win-win solution, termasuk untuk pedagang sayur, buah, dan makanan. Kalau dicampur dengan pedagang khusus seperti (penjual babi), bisa rancu dan menimbulkan persoalan baru,” Jelas Iswandi.

Ia juga meminta agar proses relokasi dikawal secara transparan dan adil oleh seluruh perangkat terkait, termasuk mahasiswa, agar pedagang dapat benar-benar merasakan kemudahan dan keadilan dari kebijakan tersebut.

Anggota Komisi I tersebut juga mempertanyakan keterlibatan aparat dalam proses pembongkaran pasar yang terjadi pada Jumat (09/04). Menurutnya, penggunaan aparat pemerintah seperti Satpol PP, TNI, dan Polri dalam aset pribadi menimbulkan pertanyaan terkait sumber pembiayaannya.

“Pembongkaran dengan melibatkan banyak aparat tentu membutuhkan biaya besar. Ini aset pribadi, tapi yang turun justru aparat pemerintah. Ini patut dipertanyakan,” Sambungnya.

Iswandi berharap seluruh pedagang, baik tematik, pelengkap, maupun pedagang khusus, dapat terakomodir secara layak dan manusiawi, termasuk dengan penempatan area jualan yang sesuai dan tidak diskriminatif serta terus mencari jalan keluar bersama. (wd/adv/dprd/smd)

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *