Konus.id, Samarinda – Sengketa ganti rugi lahan untuk proyek Jalan Ring Road Samarinda menjadi perhatian serius berbagai pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur.
Sejumlah warga di Jalan H Nusyirwan Ismail mengklaim bahwa hingga kini mereka belum menerima pembayaran atas tanah yang digunakan untuk proyek strategis tersebut.
“Pengaduan mereka masih dalam proses. Warga merasa tanahnya belum dibayar oleh pemerintah,” kata Jahidin, anggota DPRD Kaltim, saat menanggapi keluhan yang diterima pihaknya.
Menghadapi masalah ini, DPRD Kaltim langsung berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Kaltim. Fokus utama saat ini adalah proses verifikasi dokumen kepemilikan lahan yang diajukan warga, yang menjadi dasar dari tuntutan ganti rugi.
“Dinas PUPR sedang memeriksa dokumen yang diajukan masyarakat. Kami berharap proses ini bisa segera selesai agar tidak berlarut-larut,” ujar Jahidin.
Tidak hanya mengandalkan Dinas PUPR, DPRD Kaltim juga melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian Agraria dalam rapat koordinasi untuk mencari solusi terbaik. Langkah ini diambil agar penyelesaian sengketa dapat segera dilakukan tanpa menghambat kelanjutan proyek yang dinantikan masyarakat.
“Kami sudah melakukan koordinasi hingga ke Kementerian Agraria. Harapannya, ada keputusan yang bisa segera diambil sehingga hak masyarakat bisa dipenuhi tanpa menghambat proyek pembangunan,” tambahnya.
Jahidin menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan bertanggung jawab penuh jika dokumen yang diajukan warga terbukti sah. Proses penyelesaian ini, menurutnya, harus mengutamakan prinsip keadilan bagi semua pihak.
“Jika itu memang hak masyarakat, pemerintah pasti akan menyelesaikannya,” jelasnya. (aw/adv/dprdkaltim)
