Konus.id Samarinda – Harga batu bara yang anjlok parah, ditambah penurunan permintaan ekspor dari India dan China sebagai pasar utama, kini memperburuk posisi ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim). Kondisi ini semakin rumit dengan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) hingga 73 persen dari pusat, yang langsung memukul kemampuan fiskal provinsi dan berpotensi menghambat program pembangunan jangka panjang.
Merespons kondisi tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menegaskan bahwa Pemprov Kaltim harus segera mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan dan mulai membangun sumber ekonomi baru yang lebih tahan terhadap fluktuasi global.
Menurutnya, ketergantungan Kaltim terhadap batu bara sudah terlalu lama berlangsung dan kini saatnya pemerintah mengalihkan fokus ke sektor-sektor produktif lainnya.
“Batu bara memang selama ini jadi andalan, tetapi Kaltim punya potensi lain yang bisa melampauinya,” ujar Firnadi.
Firnadi menyoroti dua sektor yang memiliki peluang besar untuk menopang perekonomian daerah, yaitu perkebunan dan perikanan. Ia mengatakan bahwa hasil perikanan di Kaltim sangat melimpah dan daerah bahkan telah mencapai tingkat swasembada.
Lebih lanjut kata dia, jika penguatan ekspor dilakukan secara serius, sektor ini dinilai mampu memberikan pemasukan signifikan untuk daerah.
“Kalau kemarin kita terlalu bertumpu pada tambang, sekarang sudah saatnya perikanan dan perkebunan kita kelola maksimal,” tegasnya.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa perubahan struktur ekonomi tidak bisa terjadi seketika. Pemasukan dari sektor baru tidak akan langsung menyamai tingginya pendapatan batu bara, sehingga pemerintah harus menyiapkan langkah transisi yang realistis.
“Kita perlu menemukan sektor pengganti yang bisa bertahan lama dan mampu menutup kekurangan dari turunnya pendapatan tambang,” jelasnya.
Firnadi juga menyinggung pemangkasan TKD yang memperburuk kondisi fiskal daerah. Dengan berkurangnya transfer pusat, berbagai program pembangunan terancam tidak berjalan optimal.
“Pengurangan TKD tentu berdampak besar terhadap pembangunan. Kita sudah mendengarnya dan ini harus diantisipasi,” terangnya.
Untuk mengatasi tekanan pendapatan, Firnadi mendorong Pemprov Kaltim memaksimalkan peran Perusahaan Daerah (Perseroda). Ia menilai perseroda harus menjadi ujung tombak dalam mengembangkan sektor-sektor potensial di luar tambang.
“Perseroda perlu diperkuat dan diberi ruang lebih besar untuk menggali potensi pendapatan baru,” tuturnya.
Ia berharap langkah diversifikasi ekonomi ini mampu mengurangi risiko fiskal Kaltim dan menciptakan fondasi pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan.
“Dengan begitu, ketergantungan pada tambang bisa perlahan kita tinggalkan,” tukasnya.(aw/adv/dprdkaltim)
