Konus.id Samarinda – Penggunaan dana bantuan untuk Rukun Tetangga (RT) harus diawasi secara ketat agar tepat sasaran dan hindari potensi penyalahgunaan yang berujung masalah hukum, tegas DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Syadiah, mendorong evaluasi berkala oleh pemerintah daerah, penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat, serta fokus pada kebutuhan prioritas seperti perbaikan fasilitas lingkungan, untuk memastikan dana ini benar-benar atasi persoalan masyarakat tingkat dasar secara efektif.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Syadiah, mengingatkan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap penyaluran dan penggunaan dana bantuan untuk Rukun Tetangga (RT).
Ia menilai dana tersebut berperan langsung dalam menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat paling dasar sehingga penggunaannya harus benar-benar tepat sasaran.
“Pengawasan harus diperkuat agar tidak muncul potensi penyalahgunaan yang nantinya bisa berujung pada persoalan hukum,” ujar Syarifatul.
Ia mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi berkala untuk memastikan program bantuan RT berjalan sesuai tujuan dan mampu menyelesaikan persoalan yang ada di lingkungan masyarakat.
“Harus dilihat apakah targetnya tercapai dan apakah masalah di tingkat RT bisa teratasi melalui bantuan ini,” tegasnya.
Syarifatul menekankan bahwa standar operasional prosedur (SOP) harus dipatuhi dalam setiap proses penggunaan dana. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, pemerintah diminta segera melakukan pembinaan agar tidak berkembang menjadi persoalan hukum.
“Dana harus digunakan sesuai aturan dan tujuan program. Itu sudah ditetapkan dengan maksud tertentu,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan agar dana RT tidak digunakan di luar kebutuhan yang telah menjadi prioritas, seperti perbaikan fasilitas lingkungan. Menurutnya, contoh sederhana seperti perbaikan got mampet adalah pemanfaatan yang tepat.
“Kalau keluar dari koridor yang sudah ditentukan, tentu bisa menimbulkan masalah,” tukasnya.(aw/adv/dprdkaltim)
