AdventorialDPRD KALTIM

Penanganan Stunting Kaltim Masih Lambat di 22,2 Persen, Wakil Ketua DPRD: Perkuat Posyandu dan Gizi 1.000 Hari Pertama

176
×

Penanganan Stunting Kaltim Masih Lambat di 22,2 Persen, Wakil Ketua DPRD: Perkuat Posyandu dan Gizi 1.000 Hari Pertama

Sebarkan artikel ini
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis. (Ist)

Konus.id Samarinda – Meskipun target nasional penurunan stunting mencapai 14 persen pada 2024, Kalimantan Timur (Kaltim) masih tertinggal dengan prevalensi 22,2 persen, hanya turun tipis dari 22,8 persen pada 2021—terutama di kabupaten seperti Kutai Timur dan Paser yang capai 25-30 persen. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menilai upaya pemerintah provinsi belum maksimal dan mendesak intervensi lebih konkret, termasuk penguatan Posyandu untuk deteksi dini serta fokus pada gizi krusial pada 1.000 hari pertama kehidupan anak.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyoroti lambannya penurunan angka stunting di daerah. Meski pemerintah pusat menargetkan prevalensi turun menjadi 14 persen pada 2024, Kaltim baru mencapai angka 22,2 persen.

Data menunjukkan penurunan kasus stunting di Kaltim berjalan sangat tipis, yakni dari 22,8 persen pada 2021 menjadi 22,2 persen pada 2024.

Kondisi ini, menurut Ananda, menuntut langkah lebih serius dan terobosan konkret dari Pemerintah Provinsi Kaltim, termasuk Pj Gubernur Rudy–Seno.

“Kami di PDIP maunya 0 persen. Bagaimana mau menuju generasi emas 2045 kalau stunting masih tinggi?” tegas Ananda.

Ia menekankan pentingnya pemenuhan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan dan perhatian terhadap kesehatan remaja putri agar siap menjalani kehamilan yang sehat. Kekurangan gizi pada fase tersebut, kata Ananda, menjadi pemicu utama stunting.

Selain itu, ia mendorong penguatan tenaga kesehatan di lini terdepan, terutama di Posyandu dan Puskesmas yang berperan melakukan deteksi awal serta memberikan edukasi kepada masyarakat.

Ananda juga mengingatkan bahwa stunting tidak hanya memengaruhi tinggi badan anak, tetapi juga perkembangan otak, sehingga intervensi harus lebih tepat dan menyeluruh.

Meski pemerintah mengklaim telah mengoptimalkan lebih dari 5.000 Posyandu, ia mempertanyakan efektivitasnya. “Yang penting bukan jumlahnya, tapi apakah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Ananda menegaskan perlunya evaluasi total terhadap layanan kesehatan dasar hingga rumah sakit untuk memastikan penanganan stunting di Kaltim berjalan lebih optimal dan memberikan dampak nyata bagi ibu dan anak.(aw/adv/dprdkaltim)

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *