Konus.id Samarinda – Kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp6 triliun dari pemerintah pusat menuai kekhawatiran DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), yang menyebut hal ini memaksa penundaan berbagai inisiatif pembangunan penting. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menyoroti bahwa pemangkasan ini menyempitkan ruang fiskal provinsi, sehingga memerlukan penyesuaian anggaran secara luas untuk menjaga kelangsungan program prioritas.
Menurut Subandi, skala pemangkasan yang cukup besar membuat ruang fiskal Pemprov Kaltim menjadi sangat sempit sehingga pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian anggaran secara menyeluruh.
“Pemangkasan sampai Rp6 triliun membuat hampir semua kegiatan harus dirasionalisasi, termasuk agenda dan dana pokir DPRD Kaltim,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pengurangan anggaran juga berimbas pada pelaksanaan sejumlah rencana pembangunan yang sebelumnya telah dijadwalkan. Banyak program yang berpotensi mundur bahkan tidak dapat direalisasikan dalam waktu dekat.
“Semua pokir kena rasionalisasi. Saya sudah sampaikan ke masyarakat bahwa beberapa kegiatan yang sudah direncanakan kemungkinan tertunda karena pemangkasan dilakukan merata,” jelasnya.
Subandi menambahkan, dampak pengurangan TKD dirasakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Setiap OPD harus menyesuaikan ulang program dan anggaran mereka, termasuk untuk pembangunan di Kota Samarinda.
“Pengurangan terjadi di semua sektor dan OPD. Karena itu perlu penyesuaian agar kegiatan tetap bisa berjalan meskipun anggaran terbatas,” katanya.
Ia berharap masyarakat memahami situasi yang dihadapi Pemprov Kaltim. Subandi menegaskan bahwa pemotongan TKD merupakan keputusan pemerintah pusat, sehingga daerah harus kembali menyusun prioritas agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.
“Pemprov dan DPRD kini bekerja keras menata ulang prioritas anggaran supaya layanan ke masyarakat tidak terganggu,” tukasnya.(aw/adv/dprdkaltim)
