Konus.id, PPU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) kembali mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) PPU untuk segera mengoptimalkan sejumlah pasar yang telah selesai dibangun tetapi hingga kini belum dimanfaatkan.
Syahrudin M Noor, anggota DPRD PPU, menyoroti berlarut-larutnya masalah ini yang telah berkali-kali diangkat dalam berbagai rapat dan forum resmi.
“Ketika itu dibangun ya mestinya sudah dimanfaatkan. Kan selama ini kita selalu mengingatkan, kapan itu dimanfaatkan. Di forum-forum rapat selalu kita ingatkan,” kata Syahrudin.
Ia menjelaskan bahwa tidak hanya satu atau dua pasar yang mengalami nasib terbengkalai. Beberapa pasar besar seperti Pasar Riko dan Pasar Waru, juga tak luput dari kondisi serupa.
“Yang kita ingatkan itu bukan hanya Pasar Riko, tetapi Pasar Waru juga selalu ingatkan, karena yang di Waru itu sudah dibangun sampai sekarang enggak juga difungsikan. Ada beberapa pasar yang sudah dibangun tetapi tidak ditempati termasuk pasar ikan Babulu,” jelasnya.
Lebih lanjut, Syahrudin juga menyebut keberadaan 20 titik instalasi pengolahan air bersih atau Water Treatment Plant (WTP) yang tersebar di berbagai lokasi, termasuk di Babulu, yang hingga kini masih belum dioperasikan.
“Kita mau itu tidak hanya dibangun, tetapi setelah dibangun itu harus segera dioperasikan. Sama dengan WTP yang ada di mana saja, termasuk yang di Babulu ada 20 titik, tetapi tidak difungsikan,” ungkapnya.
Syahrudin menyampaikan rasa bingung sekaligus kecewa atas lambatnya langkah Pemda dalam memanfaatkan fasilitas publik yang telah ada.
“Kita juga bingung, pemerintah ini yang diurus apa, sementara itu sudah dibangun, kenapa pemerintah ini, nanti dibilang lemah pengawasannya padahal selalu diingatkan,” ujar Syahrudin dengan nada kecewa.
Isu pasar dan WTP yang terbengkalai ini, menurutnya, menambah panjang daftar permasalahan pengelolaan infrastruktur publik di PPU yang terkesan kurang efektif dan efisien.
Syahrudin menyebut bahwa kondisi ini turut mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah lokal dan mengurangi dampak positif yang seharusnya dirasakan oleh masyarakat dari infrastruktur tersebut.
Dengan situasi yang ada, Pemda PPU diharapkan segera menanggapi desakan DPRD dan melakukan langkah nyata dalam mengatasi masalah ini. Kecepatan dan respons konkret sangat dinantikan demi kesejahteraan masyarakat serta peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah Benuo Taka. (adv/dprd/ppu/dag)
