Konus.id, Samarinda – Derasnya hujan yang mengguyur Samarinda awal pekan ini kembali menunjukkan rapuhnya sistem pengendalian banjir di kota ini. Genangan merata di berbagai titik hingga membuat aktivitas warga lumpuh total, termasuk transportasi yang terhenti karena jalan-jalan utama tergenang air.
Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, angkat bicara. Ia menilai banjir kali ini bukan kejadian biasa dan harus ditanggapi dengan langkah konkret, bukan sekadar rutinitas tahunan.
“Kita tidak bisa lagi menyebut ini bencana musiman. Senin lalu kota nyaris berhenti total. Artinya ada yang perlu dibedah lebih dalam,” ujar Rohim.
Menurutnya, evaluasi menyeluruh menjadi keharusan. DPRD akan menelusuri penyebab utama banjir, apakah berasal dari kawasan hulu dengan debit air tinggi, atau justru karena sistem drainase di hilir yang tersumbat dan menyempit.
“Kalau hulu yang jadi biang kerok, berarti solusi harus ke arah pembangunan kolam retensi. Tapi kalau masalahnya di hilir, saluran air harus diperbesar atau dibersihkan,” jelasnya lebih lanjut.
Komisi III akan segera memanggil instansi teknis terkait seperti Dinas PUPR, BPBD, dan Dinas Tata Ruang guna meminta penjelasan langsung atas penyebab banjir dan langkah konkret yang sudah diambil.
“Besok kami layangkan surat resmi. Pertemuan harus segera digelar agar ada kejelasan,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa evaluasi ini tidak boleh berhenti di meja rapat. Harus ada tindakan nyata yang bisa dirasakan masyarakat. Bukan lagi janji-janji yang menguap saat musim kering datang.
Menjelang akhir masa reses, DPRD didorong untuk menyusun kebijakan yang tidak hanya responsif, tetapi juga preventif, agar banjir tak terus menjadi bagian dari siklus musiman Kota Tepian.(aw/adv/dprd/smd)
