Konus.id Samarinda – Di tengah tekanan ekonomi global yang semakin menekan sektor-sektor kunci Kalimantan Timur (Kaltim), Komisi II DPRD Kaltim mendesak Pemprov untuk segera memperkuat ketahanan fiskal daerah. Penurunan harga komoditas seperti batu bara, melemahnya ekspor, dan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat membuat ruang manuver pembangunan semakin sempit, sehingga diperlukan transformasi menuju sektor non-komoditas yang lebih berkelanjutan.
SAMARINDA – Komisi II DPRD Kalimantan Timur menilai pondasi ekonomi daerah harus diperkuat secara serius menyusul meningkatnya tekanan global yang mulai terasa di berbagai sektor strategis Kaltim. Tidak hanya akibat melorotnya performa pertambangan, tetapi juga melemahnya pasar ekspor dan pengetatan fiskal pusat yang mempersempit ruang pembangunan.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menuturkan bahwa tantangan ekonomi kali ini jauh lebih kompleks dibanding tahun-tahun sebelumnya. Penurunan harga batu bara, menurutnya, hanyalah bagian kecil dari persoalan; penurunan permintaan luar negeri dan penyusutan Transfer ke Daerah (TKD) telah memperbesar tekanan terhadap struktur fiskal Kaltim.
“Persoalannya bukan hanya soal komoditas yang turun. Ada tekanan makro yang memaksa daerah menata ulang strategi ekonomi secara menyeluruh,” ujar Firnadi.
Firnadi menekankan pentingnya reposisi sektor-sektor alternatif sebagai pilar utama ketahanan ekonomi Kaltim. Dirinya menilai sektor non-komoditas tidak bisa lagi dilihat sebagai pelengkap, tetapi harus menjadi fondasi baru yang dapat menopang pertumbuhan jangka panjang.
Menurutnya, stabilitas tidak mungkin tercipta jika Kaltim terus bergantung pada komoditas mentah yang sensitif terhadap dinamika pasar global. Transformasi rantai nilai, terutama di sektor-sektor yang memiliki peluang ekspor berkelanjutan, harus segera dipercepat.
“Yang kita butuhkan bukan sekadar menambah sektor baru, tetapi memastikan setiap sektor benar-benar memberi nilai tambah. Dari situlah daya tahan ekonomi daerah terbentuk,” jelasnya.
Selain itu, Firnadi menyoroti pentingnya memperbaiki kinerja Perusahaan Daerah (Perseroda) agar mampu berperan sebagai motor bisnis daerah. Menurutnya Perseroda harus diarahkan untuk masuk ke industri hilir, agroindustri, pengolahan laut, dan sektor produktif lain yang selama ini kurang tersentuh.
“Perseroda harus menjadi pemain aktif, bukan hanya lembaga administratif. Mereka punya ruang besar untuk mengisi celah bisnis yang belum digarap,” ujarnya.
Firnadi juga menilai bahwa tekanan akibat pemangkasan TKD seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi efisiensi belanja dan memaksimalkan pendapatan daerah. Ia meminta Pemprov memastikan agar proyek-proyek prioritas tetap berjalan meskipun ruang fiskal menyempit.
“Kita butuh arah pembangunan yang jelas dan terukur. Saat fiskal menurun, yang harus diperkuat adalah efektivitas belanja serta kemampuan daerah membuka ruang pertumbuhan baru,” tegasnya.„
Dirinya optimistis Kaltim memiliki modal kuat untuk melakukan transformasi ekonomi, asalkan penguatan sektor dilakukan secara berkesinambungan dan terintegrasi.
“Jika sektor-sektor ini mulai diperkuat sejak sekarang, Kaltim tidak akan mudah goyah ketika harga komoditas jatuh,” tutupnya.(aw/adv/dprdkaltim)
