Konus.id, PPU– Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin, menekankan perlunya pemerintah pusat menempatkan PPU sebagai wilayah prioritas dalam agenda pembangunan nasional. Hal tersebut ia sampaikan usai menghadiri audiensi bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, yang turut diikuti Bupati Mudyat Noor di Jakarta, Kamis (24/7/2025).
Raup menyatakan, posisi PPU yang berdampingan langsung dengan kawasan inti Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadikan daerah ini memiliki peran strategis sebagai wilayah penyangga utama. Karena itu, pembangunan sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial hingga kebudayaan di PPU harus berjalan beriringan dengan pembangunan IKN.
“PPU dan IKN tidak bisa dipisahkan. Kalau pembangunan hanya terkonsentrasi di IKN, sementara PPU tertinggal, maka akan muncul ketimpangan baru,” ujar Raup saat ditemui di ruang kerjanya.
Ia menegaskan, audiensi bersama Bappenas menjadi momentum untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, sekaligus memastikan berbagai usulan pembangunan yang diajukan tidak berhenti sebagai rekomendasi semata.
“Kami berharap seluruh masukan yang sudah disampaikan tidak hanya menjadi catatan, tetapi benar-benar masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional,” ucapnya.
Dalam forum tersebut, Bupati Mudyat Noor turut menyampaikan urgensi penetapan PPU sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) serta tantangan sosial dan ekonomi yang muncul seiring percepatan pembangunan IKN.
Menanggapi hal itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengakui peran penting PPU dalam mendukung IKN. Ia meminta Pemkab PPU menyusun dokumen usulan program strategis secara lebih detail untuk dibahas lintas kementerian.
“PPU memiliki posisi kunci sebagai penyangga IKN. Pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri. Daerah juga perlu disiapkan agar mampu menopang proses pembangunan secara berkelanjutan,” kata Rachmat.
Ia membuka peluang penetapan PPU sebagai proyek percontohan sinergi pusat-daerah, termasuk kemungkinan penggunaan mekanisme pendanaan multiyear dan waterfall budgeting.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab PPU akan menyiapkan dokumen program prioritas untuk dibahas lebih lanjut dengan kementerian teknis terkait.(aw/adv/dprd/ppu)
