Konus.id –Samarinda Di tengah keresahan masyarakat terkait kebijakan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH), Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, mengaku belum menerima laporan resmi dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diikuti kelompok masyarakat adat beberapa waktu lalu. Meski demikian, ia berkomitmen untuk terus mengawal isu ini melalui berbagai saluran resmi.
“Kemarin DBH dari masyarakat adat itu kalau enggak salah, kebetulan saya enggak ikut itu karena sedang di luar kota. Hasilnya saya belum tahu juga,” ucapnya.
Meski tidak sempat mengikuti RDP tersebut, Hasanuddin akan terus memperjuangkan revisi terhadap pemangakasan DBH Kaltim.
Dirinya membeberkan beberapa cara akan dilakukan seperti koordinasi lintas partai dan juga mengoptimalkan peran Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
“Yang jelas mereka memperjuangkan DBH supaya tidak ada pemotongan,” sebutnya.
Lanjut Hasanuddin, kebijakan pemotongan DBH dirasakan seluruh daerah di Indonesia bukan hanya Kaltim sehingga mempertahankan DBH yang ada sebelumnya bukanlah hal yang sederhana.
“Tapi menurut pendapat saya pribadi, agak susah karena DBH itu kan nasional. Bukan hanya Kaltim,” tuturnya.
Ditempat yang sama, pucuk pimpinan legislator Karang Paci tersebut juga mengungkapkan kondisi fiskal daerah yang berat akibat dana transfer yang turun hingga 71 persen dari Pemerintah Pusat.
Adanya penurunan dana transfer ini membuat pemerintah harus menghitung kembali kemampuan anggaran belanja daerah.
Hasanuddin menegaskan pihaknya akan terus mengawal revisi DBH melalui forum forum resmi dan juga komunikasi dengan kementerian terkait.
“Semua tetap kita upayakan. Kita tunggu hasilnya,” tandasnya.(aw/adv/dprdkaltim)
