Konus.id, Samarinda – Andi Satya Adi Saputra, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, menyoroti krisis kesehatan di Kaltim yang mendesak akibat kekurangan dokter dan ketimpangan distribusi tenaga medis untuk melayani hampir 4 juta jiwa penduduk.
Mengacu pada data, Andi Satya menjelaskan bahwa Kaltim hanya memiliki sekitar 2.000 dokter, sementara Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan satu dokter untuk setiap 1.000 penduduk. Dengan populasi sekitar 4 juta jiwa, Kaltim sebenarnya membutuhkan setidaknya 4.000 dokter.
“Artinya, kita masih kekurangan 50 persen dari standar WHO,” tegas Andi, politisi Partai Golkar yang kerap vokal dalam isu kesehatan.
Kekurangan jumlah dokter hanyalah satu sisi persoalan. Andi juga menyoroti ketidakmerataan distribusi dokter yang memperburuk akses kesehatan bagi masyarakat di wilayah pedalaman. Ia menyebutkan, sekitar 80 persen dari total 2.000 dokter terkonsentrasi di Samarinda, Balikpapan, dan Bontang, sementara daerah-daerah lain sering kali kekurangan tenaga medis.
“Distribusi yang tidak seimbang ini membuat masyarakat di daerah lain kesulitan mengakses layanan kesehatan yang layak,” tambahnya.
Dirinya memahami alasan di balik rendahnya minat para dokter untuk bekerja di daerah terpencil. “Sulit mempersalahkan dokter yang enggan bertugas di daerah terpencil, di mana akses jalan sulit dan fasilitas rumah sakit masih jauh dari memadai,” ungkapnya.
Menurutbya, solusi atas masalah ini ada di tangan pemerintah. Ia mendorong pemerintah untuk berinvestasi dalam infrastruktur kesehatan serta menjamin kesejahteraan bagi dokter yang bersedia bertugas di wilayah pedalaman.
“Tugas pemerintah adalah memastikan bahwa fasilitas di daerah terpencil cukup memadai untuk mendorong para dokter mengambil peran di sana,” tegasnya.
Krisis kesehatan di Kaltim menuntut perhatian serius dan langkah konkret dari semua pihak terkait. Jika tidak segera ditangani, kesenjangan dalam layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedalaman di provinsi ini akan semakin lebar, menghambat akses kesehatan yang seharusnya dapat dinikmati merata oleh seluruh masyarakat. (aw/adv/dprdkaltim)
