Konus.id, Penajam– Wakil Ketua Komisi III DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Jhon Kenedy, menyoroti lemahnya pengawasan dan pengelolaan retribusi parkir oleh pemerintah daerah. Menurutnya, potensi pendapatan dari sektor ini masih belum digarap secara serius dan sistematis.
“Di kota seperti Samarinda, zona retribusi dikelola jelas. Di PPU, banyak lahan parkir yang bahkan belum tersentuh,” kata Jhon, Minggu (4/5/2025).
Saat ini, retribusi parkir di PPU hanya berlaku di dua titik: Pasar Penajam dan Pasar Babulu. Itu pun dengan jumlah juru parkir resmi yang sangat terbatas hanya sekitar 20 orang untuk seluruh kabupaten. Artinya, banyak titik parkir di PPU yang masih di luar pengawasan Dinas Perhubungan (Dishub).
“Kalau belum masuk dalam sistem Dishub, ya itu parkir liar. Belum bisa dipungut retribusi secara sah,” jelasnya.
Jhon menekankan bahwa penarikan retribusi harus diiringi dengan penyediaan sarana, prasarana, serta pengawasan yang memadai. Tanpa itu, penarikan hanya akan jadi pungutan liar yang tak berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menilai potensi parkir di PPU akan semakin besar seiring tumbuhnya kawasan niaga dan fasilitas umum. Namun, hal itu hanya akan berdampak jika pemerintah mulai membangun sistem pengelolaan yang jelas termasuk penataan zona dan penyediaan lahan parkir resmi.
“Kalau pusat belanja bertambah dan aktivitas ekonomi naik, PAD dari parkir bisa jadi salah satu sumber utama. Tapi semua itu butuh niat dan kerja sistematis dari Pemkab,” tegas Jhon.
Ia juga menyoroti beberapa titik seperti Pasar Petung yang belum masuk dalam skema retribusi resmi. Menurutnya, sudah saatnya Pemkab bergerak menata fasilitas dan menarik retribusi secara legal.
“Jangan sampai potensi ada, tapi terus dibiarkan liar,” pungkasnya.
