Konus.id, Samarinda – Kesejahteraan guru swasta kembali menjadi sorotan Komisi IV DPRD Samarinda. Anggota Komisi IV, Ismail Latisi, menilai bahwa bantuan operasional sekolah (BOS), baik dari pusat maupun daerah, belum mampu mengatasi persoalan ketimpangan pendapatan yang dialami guru-guru non-ASN di sekolah swasta.
Meski dana BOS telah disalurkan, kenyataannya banyak guru masih menerima gaji rendah karena tergantung pada iuran siswa dan kebijakan internal yayasan.
“Kalau siswanya sedikit dan SPP-nya rendah, otomatis pemasukan sekolah minim dan gaji guru juga terbatas. Ini yang jadi dilema,” ungkap Ismail.
Menurutnya, banyak sekolah swasta yang kesulitan menarik peserta didik baru karena tidak memiliki program unggulan. Hal ini berdampak pada keuangan sekolah, di mana dana BOS lebih difokuskan untuk kebutuhan operasional daripada peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.
Lebih jauh, Ismail menyoroti ketimpangan signifikan antara guru swasta dan ASN, baik dari sisi penghasilan, tunjangan, maupun jenjang karier. Guru swasta cenderung tak memiliki kepastian pendapatan, dan sangat bergantung pada kemampuan finansial sekolah masing-masing.
“Kalau insentif dari pemerintah dicabut, guru swasta hanya bisa mengandalkan gaji dari yayasan. Padahal sekolah swasta di Samarinda jumlahnya lebih banyak dari sekolah negeri,” tegasnya.
Ia juga menilai perlindungan sosial bagi guru swasta masih sangat minim. Karena itu, ia mendesak agar pemerintah memberikan akses yang lebih luas terhadap jaminan sosial, layanan kesehatan, serta insentif berkelanjutan.
Program Gratispol dari Pemprov Kaltim, kata Ismail, bisa menjadi pintu masuk untuk memperkuat perlindungan dasar bagi guru-guru non-ASN. Ia berharap pemerintah tidak hanya fokus pada biaya operasional sekolah, tetapi juga memperhatikan kualitas hidup para pendidik swasta yang telah berperan besar menyediakan layanan pendidikan alternatif di Samarinda.
Data dari Dinas Pendidikan menunjukkan lebih dari 60 persen lembaga pendidikan di Samarinda dikelola oleh pihak swasta, mulai dari PAUD hingga SMA. Namun kontribusi besar itu belum sepenuhnya diimbangi dengan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan para gurunya. (Wd/adv/dprd/smd)
