AdventorialDPRD PPU

Fraksi Gabungan DPRD Minta Pemerataan Akses Pendidikan Jadi Fokus Utama dalam RPJMD 2025–2029

177
×

Fraksi Gabungan DPRD Minta Pemerataan Akses Pendidikan Jadi Fokus Utama dalam RPJMD 2025–2029

Sebarkan artikel ini
Juru Bicara Fraksi Gabungan, Zaenal Arifin

Konus.id, PPU – Fraksi Gabungan DPRD Penajam Paser Utara (PPU) menyoroti kembali persoalan ketimpangan akses pendidikan pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di daerah tersebut. Isu ini mencuat dalam Rapat Paripurna pembahasan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Jumat (11/7/2025).

Juru Bicara Fraksi Gabungan, Zaenal Arifin, mengatakan permasalahan penerimaan siswa baru yang kerap dipicu oleh sistem zonasi dan keterbatasan ruang belajar masih menjadi keluhan masyarakat setiap tahun. Namun hingga kini, belum ada solusi komprehensif yang diterapkan pemerintah daerah.

“Masalah ini terus berulang dan menimbulkan keresahan publik. Pertanyaannya, mengapa belum ditangani secara serius?” ujar Zaenal dalam rapat tersebut.

Menurutnya, masih banyak anak usia sekolah yang gagal masuk sekolah negeri bukan karena kurangnya minat belajar, tetapi lantaran kapasitas fasilitas pendidikan tidak sebanding dengan jumlah penduduk di kawasan padat.

“Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pendidikan. Jika dibiarkan, akan muncul kesenjangan baru antara kelompok mampu dan tidak mampu,” tegasnya.

Untuk itu, Fraksi Gabungan mendesak agar pemerataan akses pendidikan dijadikan prioritas utama dalam penyusunan RPJMD 2025–2029. Pembangunan maupun penambahan ruang belajar pada sekolah-sekolah yang ada di wilayah padat penduduk dianggap sebagai langkah mendesak untuk dilakukan.

Zaenal juga mengingatkan bahwa sebagai daerah penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN), PPU harus memastikan kesiapan sektor pendidikan agar tidak tertinggal dari pesatnya pembangunan infrastruktur.

“Kita tidak bisa berbicara tentang kesiapan daerah menghadapi IKN jika pendidikan masyarakat lokal masih timpang,” ujarnya.

Fraksi Gabungan berharap masukan tersebut dapat menjadi bagian dari arah kebijakan strategis daerah lima tahun mendatang, bukan sekadar dicantumkan dalam dokumen perencanaan tanpa realisasi.

“RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, tetapi komitmen masa depan. Pendidikan harus diposisikan sebagai prioritas tertinggi,” pungkas Zaenal.(aw/adv/dprd/ppu)

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *