Konus.id, PPU – Agar masyarakat pesisir Penajam Paser Utara (PPU) dapat mengakses bantuan pemerintah, mereka diwajibkan untuk membentuk kelompok usaha yang terorganisir. Hal ini dinyatakan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU, Jamaluddin, yang menekankan bahwa pembentukan kelompok usaha merupakan syarat utama dalam menyalurkan bantuan secara tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, tanpa struktur kelompok, pemerintah akan mengalami kesulitan dalam memastikan bantuan dapat disalurkan dengan efektif dan efisien.
“Wajib, ya, untuk bantuan yang sifatnya begitu,” tegas Jamaluddin.
Ia menjelaskan bahwa tanpa adanya kelompok usaha yang terstruktur, masyarakat pesisir akan sulit untuk menerima bantuan, karena mekanisme distribusi bantuan memerlukan adanya organisasi yang jelas. Dengan pembentukan kelompok usaha, pemerintah juga akan lebih mudah dalam memberikan dukungan, baik dalam bentuk finansial maupun pembinaan teknis.
Jamaluddin menambahkan bahwa pembentukan kelompok usaha bukan hanya sekadar syarat administratif, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang terkoordinasi dalam pengembangan usaha masyarakat pesisir.
“Mereka harus dalam bentuk kelompok supaya bantuan itu bisa disalurkan dengan baik dan sesuai aturan,” lanjutnya.
Dengan adanya kelompok usaha, pemerintah dapat memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sampai ke pihak yang membutuhkan dan tidak disalahgunakan.
Dalam pandangannya, masyarakat pesisir PPU memiliki potensi besar dalam mengembangkan usaha berbasis perikanan dan pengolahan hasil laut. Namun, banyak dari mereka yang masih beroperasi secara individu dan kurang memiliki keterkaitan dengan kelompok formal, yang membuat mereka sulit untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Oleh karena itu, pembentukan kelompok usaha dianggap sebagai langkah penting untuk memastikan bahwa dukungan dari pemerintah dapat diberikan secara merata dan tepat sasaran. (adv/dprd/ppu/dag)
