Konus.id, PPU – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU), Nanang Ali, mengkritik program pompanisasi di Bendung Talake yang dinilainya kurang efektif dan cenderung membuang anggaran.
Menurutnya, pipa yang digunakan dalam pompanisasi tersebut tidak sesuai dengan kemampuan aliran air yang dibutuhkan untuk mengairi lahan pertanian di wilayah tersebut.
Nanang menyarankan agar pemerintah daerah lebih dulu membenahi irigasi yang sudah ada sebelum kembali mengupayakan proyek pompanisasi yang memerlukan sumber daya besar.
“Dari pada melalui pompanisasi Bendung Telake yang dulunya sempat digarap. Sebenarnya mubazir juga itu karena kemampuan pipanya tidak diukur pada waktu itu,” ujar Nanang.
Ia menilai bahwa ketidakcocokan antara pipa yang digunakan dan kapasitas aliran air yang diperlukan menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas program pompanisasi di Bendung Talake. Akibatnya, anggaran yang telah dikeluarkan tidak menghasilkan manfaat yang maksimal bagi sektor pertanian setempat.
Nanang menegaskan bahwa alih-alih melanjutkan program pompanisasi yang tidak efisien, pemerintah sebaiknya fokus pada pembenahan sistem irigasi yang ada. Menurutnya, pembenahan ini lebih praktis dan berpotensi memberikan dampak yang lebih besar dalam jangka panjang.
“Alangkah bagusnya, cadangan air itu melalui irigasi yang ada itu. Itu kan perlu pembenahan dulu baru bisa dimanfaatkan,” lanjut Nanang.
Dengan sistem irigasi yang diperbaiki, pasokan air dari Bendung Talake bisa lebih optimal dalam memenuhi kebutuhan air bagi lahan-lahan pertanian di sekitar PPU.
Lebih lanjut, DPRD PPU akan terus mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas infrastruktur pengairan di PPU, terutama pada irigasi yang sudah ada.
Nanang menekankan bahwa perencanaan pengairan harus dilakukan dengan hati-hati agar anggaran yang dikeluarkan tidak menjadi sia-sia.
Pembenahan irigasi dianggap sebagai langkah prioritas yang lebih menguntungkan bagi pertanian jangka panjang dibandingkan pompanisasi yang tidak didukung infrastruktur sesuai kebutuhan. (adv/dprd/ppu/dag)
