DPRD PPU

DPRD PPU Soroti Lambannya Penyediaan Fasilitas Pengairan yang Paksa Petani Alihfungsikan Lahan

24
×

DPRD PPU Soroti Lambannya Penyediaan Fasilitas Pengairan yang Paksa Petani Alihfungsikan Lahan

Sebarkan artikel ini
anggota DPRD PPU, Ishaq Rahman

 

Konus.id, PPU – Lambannya penyediaan fasilitas pengairan di Penajam Paser Utara (PPU) menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Menurut anggota DPRD PPU, Ishaq Rahman, ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur pengairan secara tepat waktu memaksa masyarakat untuk mengalihfungsikan lahan pertanian mereka menjadi perkebunan kelapa sawit.

Dalam pandangannya, alih fungsi lahan ini bukanlah sepenuhnya kesalahan masyarakat, tetapi lebih merupakan akibat dari kurangnya dukungan fasilitas dari pemerintah.

“Masyarakat yang mengalihfungsikan lahan karena memang kita sendiri lamban memberikan mereka fasilitas,” ujar Ishaq.

Menurutnya, ketika masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan air untuk lahan pertanian mereka, pilihan untuk beralih ke tanaman lain seperti kelapa sawit menjadi langkah terakhir yang terpaksa diambil.

Kondisi ini, lanjut Ishaq, tidak bisa dijadikan alasan untuk menyalahkan masyarakat. Sebaliknya, pemerintah harus introspeksi dan melihat kelemahan dalam penyediaan infrastruktur pendukung pertanian.

Ishaq menambahkan bahwa persoalan pengairan seharusnya menjadi prioritas pemerintah daerah agar petani tidak perlu mengambil langkah drastis dengan mengubah lahan pertanian menjadi perkebunan kelapa sawit.

“Jangan hanya mencari-cari alasan untuk menyalahkan orang lain dong,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa pemerintah daerah perlu berhenti mencari kambing hitam dalam masalah ini dan sebaliknya fokus pada penyediaan solusi konkret yang bisa mendorong petani untuk tetap bertahan di sektor pertanian.

Bagi Ishaq, solusi dari pemerintah adalah kunci agar masyarakat tidak merasa perlu mengalihfungsikan lahan mereka. Tanpa adanya sistem pengairan yang memadai, petani kesulitan mempertahankan lahan pertanian, terutama di daerah-daerah yang bergantung pada pasokan air yang stabil untuk irigasi.

“Solusinya dari kita, kalau pengairannya nggak jelas, mereka kesulitan mendapat air. Jadi, jangan hanya menyalahkan masyarakat,” lanjut Ishaq.

Ia berharap agar pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk membangun fasilitas pengairan yang andal, sehingga masyarakat bisa kembali mengoptimalkan lahan mereka untuk pertanian. (adv/dprd/ppu/dag)

 

 

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *