Konus.id, PENAJAM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) menyampaikan 20 rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah dalam Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024, Rabu (28/5/2025). Rekomendasi ini disusun sebagai pijakan koreksi dan dorongan percepatan pembangunan di berbagai sektor.
Ketua DPRD PPU, Raup Muin, menegaskan bahwa catatan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi serius bagi kepala daerah dalam memperbaiki pelaksanaan program ke depan.
“Rekomendasi pansus ini bukan sekadar formalitas, tapi fondasi bagi perbaikan pelayanan dan pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ujar Raup saat memimpin rapat.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Thohiron, memaparkan bahwa meski banyak capaian positif telah diraih, berbagai persoalan krusial masih menuntut penyelesaian jangka panjang dan konsisten.
Di antara poin rekomendasi yang disampaikan meliputi:
1. Membuat kebijakan perencanaan daerah untuk lima tahun ke depan.
2. Mengevaluasi peraturan daerah yang tidak berkesesuaian dengan kondisi terkini.
3. Membangun komunikasi dan kolaborasi denhan mitra kerja dan stakeholder lainnya dalam membangun PPU.
4. Percepatan pemekaran wilayah.
5. Peningkatan layanan publik.
6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
7. Pembangunan perguruan tinggi daerah.
8. Program beasiswa berkelanjutan.
9. Kemandirian pangan, pembangunan sektor pertanian perlu diutamakan terutama menjelang operasional IKN.
10. Revitalisasi pasar tradisional
11. Pengembangan pariwisata
12. Menstimulasi pengembangan UMKM dan ruang untuk memasarkan produk
13. Memberi perhatian khusus terhadap kinerja BUMD.
14. Membangun infrastruktur dan melengkapi fasilitas gedung kantor SKPD.
15. Percepatan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH).
16. Pembangunan infrastruktur jalan, yang berfokus pada jalan usaha tani, jembatan dan penerangan.
17. Inventarisasi proyek teknis, seperti pembangunan pelabuhan speedboat Penajam.
18. Waterfront city dan coastal road agar dapat dilanjutkan pembangunanya dan difungsikan menunjang kawasan wisata di PPU.
19. Optimalisasi waduk Lawe-Lawe.
20. Pengelolaan aset daerah agar dapat dioptimalkan dan memberi manfaat maksimal kepada masyarakat.
Thohiron menegaskan bahwa rekomendasi ini bukan sekadar daftar harapan, tetapi bentuk kontrol dan kontribusi legislatif dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, adaptif, dan berpihak pada kepentingan warga,
“Kami ingin pembangunan di PPU tidak berjalan di ruang hampa, tapi menjawab kebutuhan riil masyarakat, dengan menjunjung tinggi prinsip good governance,” pungkasnya.
