Konus.id, PENAJAM — Klaim Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) soal angka kemiskinan ekstrem yang disebut telah turun ke nol persen pada 2024 dipertanyakan DPRD. Anggota DPRD PPU, M. Bijak Ilhamdani, menegaskan bahwa persoalan kemiskinan tidak bisa disederhanakan hanya melalui capaian statistik atau pola bantuan tunai.
“Jangan terjebak pada angka. Masyarakat miskin masih banyak. Bantuan Rp400 ribu tidak bisa menyelesaikan akar masalah,” tegas Bijak, Selasa (3/6/2025).
Ia mengkritik pendekatan pengentasan kemiskinan yang menurutnya masih bersifat instan dan belum menyentuh upaya jangka panjang untuk menciptakan kemandirian warga. Program yang sekadar memenuhi batas kategori miskin ekstrem yakni pendapatan di bawah Rp300 ribu per bulan dinilainya belum cukup kuat untuk memutus siklus kemiskinan struktural.
“Pengentasan kemiskinan itu kerja panjang. Tidak cukup dengan transfer tunai dan penghapusan dari daftar statistik,” tambahnya.
Bijak mendorong pemerintah daerah agar mengalihkan fokus ke strategi ekonomi yang lebih menyeluruh dari peningkatan daya beli masyarakat, pembukaan lapangan kerja, hingga memperluas basis fiskal daerah untuk menarik investasi.
Menurutnya, bantuan sosial tanpa dibarengi penguatan struktur ekonomi daerah justru bisa membuat masyarakat terus bergantung.
“Kalau daerah tidak memperkuat kapasitas fiskal dan ekonomi riil, ya kita akan terus mutar di tempat,” ujarnya.
Ia juga meminta dilakukan evaluasi serius terhadap efektivitas bantuan tunai selama ini, terutama dalam konteks dampaknya terhadap kemandirian ekonomi warga.
“Program bisa diklaim berhasil di atas kertas, tapi belum tentu menyentuh realitas hidup masyarakat bawah,” tutupnya.
