Konus.id, PPU – Program ketahanan pangan di Penajam Paser Utara (PPU) dinilai hanya menjadi wacana tanpa tindakan nyata, terutama karena kurangnya fasilitas pendukung seperti pengairan.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU, Ishaq Rahman, menyampaikan kekecewaannya terhadap program tersebut, yang menurutnya akan sulit diwujudkan jika tidak didukung infrastruktur yang memadai.
Ia menegaskan bahwa program ketahanan pangan tidak akan berhasil tanpa fasilitas dasar, dan hanya akan menjadi sekadar formalitas belaka.
“Dua minggu yang lalu, saya masuk ke salah satu daerah. Ketemu dengan masyarakat yang sudah banyak mengalihfungsikan lahannya menjadi tanaman kelapa sawit,” ujar Ishaq.
Ia menggambarkan rasa prihatin melihat semakin banyak lahan pertanian diubah menjadi perkebunan kelapa sawit, sebuah keputusan yang diambil masyarakat karena tidak adanya dukungan fasilitas pengairan yang memadai untuk mempertahankan lahan pertanian.
Menurut Ishaq, tanpa sistem irigasi yang baik, petani di PPU tidak dapat mengoptimalkan lahan mereka untuk mendukung program ketahanan pangan.
Ishaq kemudian mempertanyakan efektivitas program ketahanan pangan yang selama ini dicanangkan, yang menurutnya hanya sekadar formalitas tanpa implementasi nyata.
“Saya sedih melihat hal itu, lalu saya tanya, ‘Terus nanti diapain?’ Mau bagaimana percepatan itu? Kalau cuma dibuatkan program lumbung pangan atau ketahanan pangan, tapi nggak ada fasilitas, ya nggak mungkin bisa jalan. Mimpi saja kita kalau berharap itu bisa jalan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa ketahanan pangan bukan sekadar rencana di atas kertas, tetapi memerlukan infrastruktur dasar yang mendukung, seperti pengairan, agar benar-benar bisa berjalan.
Menurut Ishaq, tanpa fasilitas yang memadai, program ketahanan pangan hanya akan menjadi angan-angan yang jauh dari kenyataan. Ia bahkan menyindir dengan menyebut bahwa tanpa dukungan konkret, PPU hanya akan menjadi “kabupaten khayalan” yang sibuk membuat program tanpa realisasi.
“Apa kita mau jadi kabupaten khayalan? Mestinya segala aspek diperhatikan,” tegasnya.
Ishaq menilai bahwa pemerintah daerah harus lebih serius dan komprehensif dalam merancang program ketahanan pangan dengan memperhatikan kebutuhan fasilitas di lapangan. (adv/dprd/ppu/dag)
