Konus.id, PENAJAM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyoroti mandeknya pencairan program Beasiswa Kaltim Tuntas tahun 2025 yang dikelola Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Ketua Komisi II DPRD PPU, Thohiron, menyatakan bahwa ribuan mahasiswa terdampak akibat belum adanya kejelasan pencairan dana beasiswa yang sebelumnya sudah dinyatakan lolos seleksi.
Thohiron menduga transisi kepemimpinan di tingkat provinsi menjadi salah satu faktor gangguan administratif, namun menurutnya hal itu tak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan hak mahasiswa.
“Yang kami pertanyakan ke provinsi adalah nasib mahasiswa semester tiga ke atas yang sebelumnya menerima Beasiswa Kaltim Tuntas, tapi sekarang tidak bisa mencairkan dana yang sudah dijanjikan,” ujar Thohiron, Kamis (12/6/2025).
Ia menambahkan, sebagian besar mahasiswa penerima beasiswa sudah menjalani proses verifikasi dan penetapan SK, serta memiliki dana yang masuk ke rekening. Namun hingga kini, pencairan belum dilakukan.
“Sudah dibiayai, sudah lolos verifikasi dan di-SK-kan. Tapi karena berganti kepemimpinan, dananya tidak bisa dicairkan. Padahal uangnya sudah ada di rekening mahasiswa,” tegasnya.
Thohiron mendesak Pemprov Kaltim untuk tidak menelantarkan mahasiswa yang telah menjadi bagian dari program tersebut, dan memastikan pencairan segera dilakukan. Ia juga menekankan pentingnya kesinambungan program pendidikan tanpa intervensi politik.
Terkait program baru seperti Gaspol (Gerakan Akses Sekolah dan Pendidikan Optimal), Thohiron mengusulkan agar skema tersebut dialokasikan untuk mahasiswa yang belum pernah menerima bantuan serupa. Sementara untuk penerima lama, ia menegaskan hak mereka tetap harus ditunaikan.
“Kalau ada program baru, bisa diarahkan ke yang belum pernah menerima. Tapi yang sudah lolos dan terdaftar, tetap harus dicairkan,” tutupnya.
