Konus.idSamarindaBeberapa waktu lalu, Komisi I dan III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar rapat gabungan untuk mengurai isu krusial seputar pembangunan di wilayah tersebut. Pertemuan ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk menjaga momentum proyek infrastruktur meskipun ada hambatan anggaran dan lahan.
Komisi III menegaskan tekadnya untuk tetap memantau perkembangan infrastruktur secara ketat, sambil pembahasan alokasi dana dan penyelesaian masalah lahan terus berlanjut.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menjelaskan bahwa isu lahan sebenarnya berada di luar ranah kewenangannya. Ia hadir di rapat itu atas undangan Komisi I guna berbagi perspektif mengenai proyek infrastruktur yang sedang maupun yang akan digulirkan ke depan.
“Komisi III itu diundang Komisi I karena persoalan pembahasan lahan. Itu memang kewenangan mereka,” ucapnya.
“Komisi III tetap mengawal infrastrukturnya, jalannya. Alhamdulillah progresnya berjalan terus,” lanjut Abdulloh.
Meskipun pengawasan infrastruktur tetap dilakukan, kini muncul kendala baru berupa pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) yang berpotensi melemahkan kemampuan fiskal provinsi. Abdulloh menambahkan bahwa dampaknya akan meluas ke berbagai sektor, termasuk pembangunan fisik.
“Tadi pembahasannya masih alot, belum ada kesimpulan apa pun. Masih deadlock,” urainya.
Abdulloh juga menyebut bahwa berbagai OPD dan anggota DPRD menyodorkan banyak ide pembangunan untuk Kaltim, tetapi semuanya harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Ia menekankan pentingnya pemeringkatan prioritas agar agenda pembangunan tak terganggu.
“Usulan banyak, tapi kita ini uangnya belum tahu. Nanti dibahas lebih detail masuk ke skala prioritas,” tandasnya(aw/adv/dprdkaltim)
