Konus.id Samarinda – Penanganan banjir di Kalimantan Timur (Kaltim) memerlukan sinkronisasi ketat antara Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk hasil maksimal, tegas DPRD Kaltim, mengingat skala biaya besar dan perencanaan terpadu yang dibutuhkan. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Abdul Giaz, mencontohkan kolaborasi antara penanganan Sungai Karang Mumus oleh Pemkot Samarinda dan Sungai Mahakam oleh Pemprov, agar upaya ini saling melengkapi, memahami peran masing-masing, dan ikuti strategi bersama untuk kurangi risiko banjir secara efektif di berbagai wilayah.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Abdul Giaz, menegaskan perlunya keselarasan program antara Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menangani persoalan banjir yang masih menjadi masalah serius di berbagai wilayah Kaltim.
Ia menyebut penanggulangan banjir membutuhkan biaya besar dan perencanaan terpadu sehingga koordinasi lintas pemerintah daerah menjadi kunci.
“Penanganan banjir ini tidak kecil skalanya, sehingga sinkronisasi antara Pemprov dan Pemda sangat diperlukan,” jelasnya.
Giaz mencontohkan upaya Pemerintah Kota Samarinda yang fokus membenahi Sungai Karang Mumus. Di sisi lain, Pemprov Kaltim juga tengah memperkuat penanganan di Sungai Mahakam. Menurutnya, dua fokus tersebut harus berjalan beriringan agar hasilnya lebih maksimal.
“Karang Mumus dan Mahakam itu saling berkaitan. Kalau dua-duanya ditangani dengan arah yang sama, penanganan banjir bisa lebih cepat,” ujarnya.
Ia meyakini bahwa banjir dapat diatasi lebih efektif apabila setiap pemerintah daerah memahami perannya dan mengikuti strategi yang telah disepakati bersama.
“Kalau kolaborasinya selaras, banjir pasti bisa dikurangi. Tinggal bagaimana masing-masing daerah menjalankan tugasnya,” tukasnya.(aw/adv/dprdkaltim)
