konus.id, Samarinda – Sinkronisasi antara hasil reses anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dengan usulan pemerintah yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Firnadi Ikhsan yang menegaskan proses ini harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan aspirasi rakyat benar-benar diakomodasi.
“Reses bukan hanya sekadar mendengar, tetapi harus memastikan bahwa aspirasi yang kami dapat benar-benar masuk dalam rencana pemerintah melalui mekanisme yang tepat,” ujar Firnadi.
Firnadi menjelaskan bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Eksternal memiliki peran sentral dalam merumuskan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD. Pokir ini bersumber dari aspirasi masyarakat dan nantinya akan menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Namun, menurutnya, minimnya regulasi terkait penyusunan Pokir di tingkat DPRD masih menjadi kendala besar.
“Minimnya regulasi ini dapat mengakibatkan beragam penafsiran dalam implementasi di berbagai daerah,” ungkap Firnadi.
Selain itu, Firnadi menyoroti perlunya kesepahaman antara legislatif dan eksekutif, terutama dalam menyelaraskan jadwal reses DPRD dengan Musrenbang.
“Tanpa harmonisasi ini, kita akan kesulitan dalam menyesuaikan prioritas pembangunan. Masyarakat berharap agar aspirasi mereka didengar dan ditindaklanjuti,” jelasnya.
Untuk memperkuat proses penyerapan aspirasi, Kelompok Kerja Eksternal DPRD Kaltim telah mengadakan kunjungan kerja ke berbagai daerah, termasuk DPRD DKI Jakarta dan DPRD DI Jogjakarta. Dari kunjungan tersebut, mereka memperoleh wawasan mengenai pemanfaatan teknologi informasi seperti E-Pokir. Inovasi ini dinilai dapat mempercepat proses penyerapan dan verifikasi aspirasi masyarakat.
“Dari kunjungan ini, kami mendapatkan wawasan tentang pemanfaatan teknologi informasi, seperti E-Pokir, yang dapat mempercepat proses penyerapan dan verifikasi aspirasi masyarakat,” tutup Firnadi.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan DPRD Kaltim dapat meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Sinkronisasi yang lebih baik antara reses dan Musrenbang akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah di masa depan. (aw/adv/dprdkaltim)
