Konus.id Samarinda – Menghadapi keterbatasan fiskal akibat penyesuaian kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat, DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) fokus pada strategi inovatif untuk perkuat pendapatan daerah agar pembangunan tetap lancar. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, tekankan pendekatan proaktif melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), retribusi, dan aset, sambil efisiensi anggaran untuk prioritas nyata, guna kurangi ketergantungan eksternal dan manfaatkan posisi Gubernur sebagai Ketua APPSI dalam advokasi nasional.
Di tengah mengecilnya kapasitas fiskal daerah akibat perubahan kebijakan nasional terkait Dana Bagi Hasil (DBH), DPRD Kalimantan Timur memilih tidak sekadar mengkritik pemangkasan anggaran melainkan melakukan pendekatan dengan memperkuat manajemen keuangan sehingga pembangunan di daerah tetap berjalan.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menjelaskan bahwa perubahan skema DBH membuat ruang fiskal setiap daerah semakin terbatas. Dalam kondisi seperti ini, dirinya menilai pemerintah daerah perlu merespons dengan kebijakan yang lebih cerdas dan terukur, bukan sekadar menyuarakan keberatan.
“Sekarang semua daerah berhadapan dengan ruang fiskal yang mengecil. Jadi bukan waktunya hanya mengeluh. Tantangannya adalah bagaimana tetap bergerak dengan keterbatasan yang ada,” sebutnya.
Untuk itu, Hasanuddin mengatakan pihaknya tengah mendorong Pemprov Kaltim untuk mengembangkan sumber pendapatan alternatif yang lebih stabil dan berkelanjutan. Penguatan PAD, pembenahan retribusi, serta optimalisasi aset daerah disebut sebagai tiga pilar penting yang harus segera dipercepat penerapannya.
“Kaltim memiliki potensi di sektor jasa, kepelabuhanan, sampai pengelolaan aset strategis. Kalau ini semua dikelola maksimal, ketergantungan kita pada dana pusat bisa semakin berkurang,” jelasnya.
Dirinya menambahkan, koordinasi dengan Pemprov Kaltim terus intens dilakukan guna program yang telah disusun memberikan dampak nyata.
Transformasi tata kelola anggaran menjadi prioritas agar pengetatan fiskal nasional tidak menghambat pembangunan provinsi.
“Belanja harus difokuskan pada hal yang nyata manfaatnya. Acara seremonial dikurangi, efisiensi diperkuat. Ini bukan soal memangkas kegiatan, tapi memprioritaskan yang betul-betul penting,” ujarnya.
Kebijakan efisiensi itu juga diterapkan pada perjalanan dinas dan pola rapat pemerintahan. Hasanuddin menyampaikan bahwa kini kegiatan rapat lebih diutamakan di lingkungan kantor pemerintahan. Sementara perjalanan luar daerah hanya dilakukan bila ada urgensi pengawasan atau kerja sama yang tidak bisa dilakukan secara lokal.
“Kunjungan kerja tetap penting, karena itu bagian dari fungsi representasi. Tapi sekarang semua lebih terukur. Kalau bisa dibahas di Samarinda, ya harus dikerjakan di Samarinda,” tuturnya.
Hasanuddin juga menyoroti posisi Gubernur Kaltim sebagai Ketua APPSI yang dinilai dapat menjadi kekuatan tambahan dalam menyuarakan kepentingan daerah di level nasional. Dirinya berharap komunikasi antargubernur dapat membuka peluang penyempurnaan kebijakan fiskal yang selama ini dirasa memberatkan daerah.
“Daerah harus bersuara bersama. Kita berharap ke depan ada kebijakan yang lebih adil dan proporsional,” pungkasnya.(aw/adv/dprdkaltim)
