Konus.id, PENAJAM — Proyek strategis pembangunan Pelabuhan Buluminung di Penajam Paser Utara (PPU) kembali mendapat sorotan serius dari DPRD. Pasalnya, dana bantuan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) senilai Rp28 miliar yang seharusnya bisa mendongkrak infrastruktur pelabuhan, terancam tak terserap lagi jika syarat administratif tak segera dibereskan.
Anggota Komisi III DPRD PPU, Adjie Noval Endyar, mengungkapkan bahwa bantuan tersebut sebenarnya telah digelontorkan sejak tahun lalu, namun gagal dimanfaatkan lantaran dokumen dan kelengkapan administrasi belum rampung.
“Sudah dapat bantuannya, tapi syarat belum siap. Akhirnya anggaran nganggur. Tahun ini kita harus kejar dan pastikan jangan terulang,” ujar Adjie, Jumat (6/6/2025).
Salah satu syarat utama adalah penyediaan lahan dua hektare untuk pembangunan sisi darat pelabuhan. Meski Pemkab PPU telah menyatakan kesiapan, penetapan lokasi lahannya hingga kini masih belum final.
Adjie menekankan perlunya pembelajaran dari kegagalan sebelumnya agar proses tahun ini tidak kembali terjebak dalam masalah teknis birokrasi.
“Kita ulangi prosesnya, tapi dengan kesiapan lebih matang. Harus dievaluasi serius kenapa bisa gagal sebelumnya,” katanya.
Ia juga mendorong Pemkab untuk segera menyelesaikan urusan lahan, mengingat pembangunan sisi darat adalah bagian vital dari pelabuhan dan akan memengaruhi konektivitas serta kelancaran logistik.
“Lahan dua hektare itu bukan perkara besar. Tapi jangan sampai penyiapannya malah ganggu akses lain di sekitar pelabuhan,” tegas Adjie.
