Konus.id, Penajam– DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menekan pemerintah daerah untuk segera melakukan penataan birokrasi secara serius. Salah satu desakan utama adalah percepatan pengisian jabatan-jabatan kosong secara definitif, bukan terus-menerus melalui pelaksana tugas (Plt).
Ketua Komisi I DPRD PPU, Ishaq Rahman, menyatakan, lambatnya penataan struktur birokrasi bisa berdampak langsung pada lambannya pelayanan publik dan realisasi program pembangunan.
“Kalau terus-menerus pakai Plt, bagaimana birokrasi bisa jalan normal? Program kepala daerah bisa mandek kalau tak didukung struktur yang jelas dan orang-orang yang siap kerja,” tegas Ishaq, Kamis (8/5/2025).
Ia mengungkapkan bahwa saat ini masih banyak jabatan strategis yang dibiarkan kosong, termasuk pada level eselon II dan III. Salah satu jabatan penting yang masih belum diisi secara definitif adalah Kepala Dinas PUPR, yang punya peran vital dalam urusan infrastruktur.
“Jabatan kosong di mana-mana. Kondisi ini bikin organisasi pemerintahan jalan pincang. Apalagi nanti kalau ada lagi yang pensiun,” tambahnya.
Ishaq menilai bahwa pengisian jabatan secara definitif tidak bisa terus ditunda, karena menyangkut keberlangsungan kerja birokrasi dan pelayanan masyarakat. Menurutnya, Plt hanya solusi darurat sementara, bukan strategi jangka panjang.
“Kalau dibiarkan terus, bukan cuma pelayanan publik yang terganggu, tapi juga arah pembangunan daerah bisa kabur,” tutupnya.
