Konus.id Samarinda – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mendesak reformasi dalam pengelolaan beasiswa daerah untuk memastikan distribusi yang merata dan akuntabel, menghindari kesenjangan baru antar-mahasiswa dari berbagai institusi. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Makmur HAPK, menekankan bahwa program ini harus mencakup perguruan tinggi negeri (PTN) maupun swasta (PTS), dengan transparansi penuh dalam mekanisme penyaluran agar membangun kepercayaan publik dan selaras dengan alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen.
SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menekankan pentingnya pembenahan tata kelola program beasiswa daerah agar distribusinya benar-benar adil dan tidak menciptakan ketimpangan baru di masyarakat.
Dorongan ini muncul setelah evaluasi internal menunjukkan bahwa sejumlah program pendidikan masih membutuhkan perbaikan dari sisi pemerataan dan akuntabilitas.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Makmur HAPK, menegaskan bahwa kebijakan beasiswa harus disusun dengan perspektif menyeluruh, mencakup seluruh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.
Dirinya mengingatkan bahwa selama ini PTS menampung jumlah mahasiswa yang besar dan tidak boleh diabaikan dalam perencanaan bantuan pendidikan.
“Dukungan pemerintah tidak boleh condong ke satu sisi. Semua kampus, baik PTN maupun PTS, harus diperlakukan secara setara,” sebutnya.
Makmur menambahkan bahwa esensi utama program beasiswa bukan semata pada serapan anggaran, melainkan manfaat langsungnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Karena itu, dirinya meminta Pemprov memastikan mahasiswa dari berbagai kampus mendapat peluang yang sama, terlepas dari status institusi.
“Jika tujuannya membuka akses pendidikan, maka semua mahasiswa berhak mendapat kesempatan yang setara. Itu yang terus kami dorong,” sebutnya.
Dirinya juga mengingatkan pentingnya kejelasan mekanisme penyaluran beasiswa. Makmur menilai bahwa transparansi merupakan kunci untuk memastikan tidak muncul persepsi negatif atau tudingan diskriminatif dari masyarakat.
“Jika prosedur disampaikan secara jelas dan terbuka, masyarakat akan memahami prosesnya. Yang kita jaga adalah kepercayaan publik,” tegasnya.
Terkait pembiayaan, Makmur menyoroti perlunya penataan prioritas anggaran agar porsi belanja pendidikan tetap selaras dengan amanat regulasi 20 persen. Dengan perencanaan matang, pemerintah dapat menyalurkan beasiswa secara bertahap tanpa mengurangi kualitas layanan.
“Kalau cakupan program besar, tahapannya juga harus jelas dan dirancang secara realistis. Publik perlu melihat bahwa pemerintah memang merencanakan semuanya dengan rapi,” katanya.
Makmur menilai bahwa skema bertahap justru bisa memberikan kepastian jangka panjang dan mencegah kesan bahwa program dijalankan secara terburu-buru. Menurutnya, masyarakat akan menerima pola tersebut selama informasinya disampaikan secara transparan sejak awal.
“Masyarakat sekarang sangat kritis. Ketika pemerintah jujur dan terbuka soal tahapan, kepercayaan publik akan tumbuh,” ujarnya.
Makmur memastikan bahwa pihaknya akan terus mengawal pelaksanaan program pendidikan agar benar-benar memberikan dampak pada perluasan akses serta peningkatan kualitas pembelajaran di Kaltim.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Karena itu setiap program harus disusun hati-hati, merata, dan tepat sasaran,” tutupnya.(aw/adv/dprdkaltim)
