Konus.id, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, mengungkapkan keprihatinannya terhadap ketimpangan alokasi anggaran pendidikan antara pusat kota dan kawasan pinggiran. Ia menilai distribusi dana pendidikan dalam APBD 2025 belum berpihak secara adil pada daerah-daerah seperti Palaran.
Dari total anggaran sektor pendidikan sebesar Rp317 miliar, wilayah Palaran hanya mendapatkan porsi sekitar Rp10 miliar, yang menurut Anhar, hanya mencukupi untuk membangun satu sekolah dasar dan satu sekolah menengah pertama.
“Bandingkan dengan SMP 16 di pusat kota yang bisa menelan biaya puluhan miliar. Ini bukan hanya soal perbedaan anggaran, tapi ketimpangan yang sangat terasa,” kata Anhar.
Ia menyoroti kondisi sejumlah sekolah di kawasan Palaran, seperti SMP 50, yang masih kekurangan ruang kelas dan sarana pendukung belajar lainnya. Fasilitas yang minim dan bangunan yang kurang layak dianggap berdampak pada mutu pendidikan secara keseluruhan.
Menurutnya, ketimpangan kualitas antarsekolah menjadi salah satu penyebab masyarakat memilih menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah favorit di pusat kota, meskipun harus menempuh jarak jauh atau mengambil jalan pintas dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
“Masalah PPDB sebenarnya berakar dari ketidakmerataan kualitas sekolah. Kalau semua sekolah memiliki standar yang baik, tidak akan ada rebutan sekolah favorit,” jelasnya.
Anhar juga menyoroti fenomena orang tua yang terpaksa mencari jalur alternatif dalam proses penerimaan siswa. Ia menilai tindakan tersebut muncul dari kondisi sistem pendidikan yang belum mampu menghadirkan keadilan.
“Jika ada yang sampai menyuap demi masa depan anak, itu tanda bahwa sistem kita belum menjawab kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Berdasarkan pantauan pemerhati pendidikan, ketimpangan fasilitas juga terjadi di wilayah lain seperti Sambutan dan Loa Janan Ilir. Minimnya sarana prasarana di daerah pinggiran membuat sekolah-sekolah tersebut kurang diminati, sehingga mendorong konsentrasi siswa di sekolah-sekolah unggulan di pusat kota dan berujung pada kepadatan saat masa PPDB tiba.
Komisi IV berharap ke depan, perencanaan anggaran pendidikan bisa lebih merata agar seluruh anak di Samarinda memiliki akses pendidikan yang setara, tanpa harus berpindah jauh dari lingkungan tempat tinggalnya.
(Wd/adv/dprd/smd)
