DPRD KALTIM

Anggota DPRD Kaltim Sebut Pendataan Subsidi Gas LPG 3 Kg Perlu di Evaluasi

24
×

Anggota DPRD Kaltim Sebut Pendataan Subsidi Gas LPG 3 Kg Perlu di Evaluasi

Sebarkan artikel ini
foto: Sapto Setyo Pramono, Anggota DPRD Kaltim (foto:Aw/Konus.id)

Konus.id, Samarinda – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, mengkritisi ketidakakuratan data penerima subsidi gas LPG 3 kilogram yang dinilai masih jauh dari sempurna. Menurutnya, masalah ini menyebabkan distribusi subsidi tidak tepat sasaran.

“Pendataan penerima subsidi gas LPG 3 kg ini perlu diperbaiki. Banyak warga yang layak tidak terakomodasi, sedangkan mereka yang mampu malah mendapat manfaat dari subsidi ini,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Sapto menjelaskan bahwa subsidi seharusnya ditujukan kepada keluarga dengan kondisi ekonomi rendah, namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kalangan mampu juga menikmati subsidi tersebut.

“Pendataan yang tidak valid membuat banyak penerima yang tidak berhak mendapat subsidi ini. Subsidi harus diberikan kepada yang membutuhkan, bukan kepada mereka yang sudah mampu,” tegasnya.

Ia juga menyebut bahwa permasalahan serupa tidak hanya terjadi pada subsidi gas LPG, tetapi juga pada program bantuan sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan dana hibah, yang kerap terkendala pendataan yang kurang optimal.

“Pendataan yang lebih teliti sangat diperlukan dalam semua program bantuan sosial ini. Harga barang memang dipengaruhi pasar, tetapi subsidi seharusnya benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan,” tambahnya.

Sapto menegaskan bahwa tanpa adanya pembenahan dalam sistem pendataan, berbagai program bantuan sosial akan terus menghadapi masalah yang sama, sehingga gagal memberikan manfaat kepada kelompok yang seharusnya menjadi prioritas.

“Jika pendataan tidak diperbaiki, program bantuan sosial akan terus menemui masalah, dan mereka yang benar-benar membutuhkan tidak akan merasakan manfaatnya,” pungkasnya.

Ia berharap pemerintah daerah segera melakukan evaluasi dan pembenahan sistem pendataan, agar subsidi dan bantuan sosial lainnya dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (aw/adv/dprdkaltim)

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *