Konus.id Samarinda– Di tengah tekanan fiskal provinsi akibat pemangkasan anggaran pusat, DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan komitmen kuat agar sektor pendidikan tidak terganggu, dengan alokasi minimal 20 persen APBD sebagai prioritas non-negosial untuk tingkatkan kualitas sumber daya manusia. Anggota Komisi IV DPRD, Makmur HAPK, mendesak pemerintah daerah susun program realistis yang bisa dikerjakan bertahap, sambil pastikan transparansi agar kebijakan ini tidak memicu ketidakpuasan publik.
DPRD Kaltim menegaskan bahwa sektor pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah, meski kondisi keuangan Kaltim saat ini sedang tertekan.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Makmur HAPK, mengingatkan bahwa pendidikan berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tidak boleh menjadi sasaran efisiensi anggaran.
Ia menuturkan bahwa kewajiban mengalokasikan minimal 20 persen anggaran pendidikan sudah diatur jelas dalam APBD dan tidak bisa dinegosiasikan.
“Pendidikan harus mendapat posisi terdepan dalam penganggaran. Ini komitmen bersama yang harus dipatuhi,” ujarnya.
Makmur menambahkan, angka 20 persen bukan hanya sekadar aturan teknis, tetapi wujud keseriusan negara dalam menciptakan generasi yang lebih baik. Karena itu, DPRD selalu memeriksa secara detail pemenuhan persentase tersebut saat pembahasan anggaran.
Lebih lanjut kata dia, mengingatkan bahwa setiap program pendidikan perlu disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah agar tidak terhenti di tengah jalan. Ia menilai pemerintah harus lebih realistis dalam menyusun rencana kerja.
“Jangan membuat program yang jauh dari kemampuan anggaran. Itu bisa menimbulkan masalah,” tegasnya.
Makmur menyampaikan bahwa program yang belum bisa selesai dalam satu tahun anggaran dapat dikerjakan secara bertahap, selama pemerintah tetap konsisten menjalankan amanat yang sudah disepakati. Contohnya, program beasiswa untuk siswa berprestasi atau rehabilitasi sekolah rusak di daerah terpencil bisa dipecah menjadi tahap tahunan.
Terakhir kata dia, masyarakat kini semakin aktif mengawasi kebijakan pemerintah. Karena itu, setiap keputusan anggaran harus dijalankan dengan tepat agar tidak memunculkan persepsi negatif di tengah publik.(aw/adv/dprdkaltim)
