Konus.id, Samarinda – Permasalahan sampah di Kota Samarinda kembali menjadi perhatian serius. Sepanjang tahun 2024, timbunan sampah yang tercatat mencapai lebih dari 225 ribu ton, atau sekitar 615 ton per hari, dinilai membutuhkan penanganan menyeluruh dan berkelanjutan dari berbagai pihak, tidak hanya pemerintah dan komunitas peduli lingkungan.
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, M. Andriansyah, menekankan bahwa persoalan ini bukan sekadar urusan teknis atau tugas kelompok tertentu, melainkan memerlukan kesadaran kolektif dari seluruh elemen masyarakat.
“Ini bukan tugas segelintir orang atau komunitas saja. Ini soal kesadaran kolektif. Semua harus terlibat. Jangan ada sekat, yang penting bergerak bersama,” ujarnya.
Andriansyah menyebut bahwa perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat merupakan kunci utama untuk mengurangi jumlah timbunan sampah harian. Edukasi harus dimulai dari rumah tangga sebagai unit terkecil, termasuk membiasakan memilah sampah sejak dari sumbernya.
“Kalau masyarakat sadar, semua akan jadi lebih ringan. Jangan tunggu ada aturan dulu, tapi mulai dari kesadaran,” katanya.
Meski demikian, ia menyadari bahwa kesadaran saja tidak cukup. Regulasi tetap dibutuhkan untuk mendukung gerakan kolektif tersebut, termasuk dalam memberikan sanksi bagi pelanggaran, seperti membuang sampah sembarangan. DPRD pun tengah mendorong lahirnya aturan baru sebagai penguatan upaya pengelolaan sampah di Kota Samarinda.
“Regulasinya tetap disiapkan. Tapi kita tidak mau lompat langsung ke sanksi. Harus dibangun dulu kesadaran masyarakat,” lanjutnya.
Andriansyah juga mengingatkan tentang pentingnya keberlanjutan program layanan pengangkutan sampah dari rumah ke TPS, yang sempat menjadi salah satu inovasi Pemkot Samarinda namun belakangan tidak terdengar lagi kelanjutannya. Menurutnya, program-program semacam itu harus dijaga konsistensinya dan rutin dievaluasi.
“Jangan hanya bagus di konsep. Harus dijalankan terus dan ada evaluasi. Kalau cuma jadi ide, ya percuma,” tegasnya.
Ia mendorong keterlibatan lebih besar dari organisasi masyarakat, dunia usaha, serta institusi pendidikan untuk bersama-sama mengambil peran dalam penanganan sampah. Dengan demikian, Kota Samarinda bisa memiliki sistem pengelolaan sampah yang lebih kuat, berkelanjutan, dan partisipatif.
“Ini tanggung jawab bersama, bukan sektoral,” pungkasnya. (aw/adv/dprd/smd)
