AdventorialDPRD KALTIM

Andi Satya Desak Penguatan Anggaran Perlindungan Anak di Kaltim untuk Hadapi Tantangan Digital dan Kekerasan

185
×

Andi Satya Desak Penguatan Anggaran Perlindungan Anak di Kaltim untuk Hadapi Tantangan Digital dan Kekerasan

Sebarkan artikel ini
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra. (Foto: Ist)

Konus.id Samarinda – Kasus perlindungan anak di Kalimantan Timur (Kaltim) semakin rumit dengan munculnya ancaman baru dari teknologi digital dan eksploitasi, sehingga DPRD mendesak peningkatan anggaran serta pembaruan regulasi untuk memastikan hak anak terpenuhi. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menyoroti bahwa alokasi dana saat ini yang hanya Rp 400 juta per tahun tidak sebanding dengan skala masalah, mulai dari kekerasan fisik hingga risiko online, di tengah keterbatasan fiskal daerah.

DPRD Kaltim menyoroti meningkatnya persoalan perlindungan anak di daerah, yang dinilai semakin kompleks dari tahun ke tahun.

Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah daerah diminta tidak mengabaikan pemenuhan hak dan keamanan anak.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, mengungkapkan bahwa anggaran perlindungan anak saat ini hanya sekitar Rp 400 juta per tahun.

Jumlah tersebut dianggap jauh dari cukup untuk menangani berbagai kasus, mulai dari kekerasan, eksploitasi, hingga risiko penggunaan gawai dan media digital.

“Anggaran itu terlalu kecil dibanding persoalan perlindungan anak yang semakin beragam,” ujarnya.

Andi juga menyinggung perlunya evaluasi terhadap regulasi lama, termasuk Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, yang dinilai tidak lagi sesuai dengan kondisi sosial dan tantangan digital masa kini.

“Kasus kekerasan meningkat, teknologi membawa dampak baru, sehingga kebijakan kita harus diperbarui,” jelasnya.

Menurutnya, pembaruan kebijakan dan penguatan program perlindungan anak menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah daerah dituntut menghadirkan pendekatan yang lebih adaptif, inklusif, dan tidak terjebak pada batasan sektoral.

Andi menegaskan DPRD tetap berkomitmen mengawal isu perlindungan anak sebagai prioritas, terutama karena kelompok ini paling rentan terhadap perubahan sosial dan tekanan ekonomi keluarga.

“Komitmen tidak boleh hanya sebatas wacana. Tanpa anggaran yang memadai dan regulasi yang tepat, perlindungan anak hanya menjadi slogan,” tutupnya.(aw/adv/dprdkaltim)

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *