Konus.id, Samarinda – Masalah pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kini menjadi sorotan. Data terbaru dari Pusdatin Kemendikbud Ristek menunjukkan tingginya angka anak di Kukar putus sekolah, bahkan ada yang sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan formal.
Hal tersebut menggugah keprihatinan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Salehudin, yang mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan nyata.
Berdasarkan data per 29 Juni, sebanyak 1.911 lulusan SD di Kukar tidak melanjutkan ke SMP, 2.400 lulusan SMP tidak melanjutkan ke SMA, dan 3.298 anak putus sekolah di tengah jalan. Selain itu, lebih dari 6.000 anak di Kukar sama sekali belum pernah bersekolah. Angka tersebut menggambarkan krisis pendidikan di beberapa kecamatan, termasuk Samboja dan Tenggarong, yang masing-masing mencatat ratusan anak tidak bersekolah.
Salehudin menilai situasi ini sebagai masalah mendasar yang harus segera diatasi, terutama mengingat dampaknya terhadap pembangunan dan kualitas SDM di daerah. Ia juga menyoroti potensi penyebab tingginya angka putus sekolah, seperti faktor ekonomi atau kurangnya minat anak melanjutkan pendidikan di wilayah yang dekat dengan perkebunan.
“Kalau saya pikir ini menjadi catatan penting dan masalah yang harus kita selesaikan bersama. Apakah karena anak-anak tidak mau sekolah atau karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan, terutama di daerah yang dekat dengan perkebunan,” ujar Salehudin.
Ia menggarisbawahi pentingnya memastikan program beasiswa seperti Kukar Idaman dan Kaltim Tuntas benar-benar tepat sasaran. Salehudin berharap program beasiswa ini dapat menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu di daerah dengan tingkat putus sekolah yang tinggi, agar faktor biaya tak lagi menjadi penghalang bagi pendidikan.
“Beasiswa ini kita dorong agar bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Selama ini kan ada kategorinya, seperti afirmasi dan sebagainya, tapi kita perlu fokus lebih pada kategori kurang mampu di daerah dengan tingkat putus sekolah yang tinggi,” pungkasnya.
Dengan semakin kompleksnya tantangan pembangunan di Kaltim, khususnya terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan, pendidikan menjadi isu yang tak bisa diabaikan. Tingginya angka putus sekolah di Kukar tidak hanya menghambat masa depan generasi muda, tetapi juga mengancam kesiapan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah di masa depan. (aw/adv/dprdkaltim)
