Konus.id, Samarinda – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menyerukan agar pemuda Kaltim bersatu dalam menghadapi berbagai ketimpangan sosial dan ekonomi di wilayahnya.
Dalam momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96, Hasanuddin menekankan pentingnya semangat persatuan pemuda sebagai landasan untuk mencapai kemajuan yang merata.
“Kita sudah berikrar bahwa kita satu nusa, artinya apa, kita ini satu pulau, ada Jong Java, Jong Sumatera, Jong Celebes dan lainnya, berikrar bahwa kita ini satu pulau, itu satu Nusa dan satu bangsa, satu bangsa artinya kita ini punya ideologi, sosial, budaya yang satu dan juga satu bahasa, waktu itu bahasa kita berbeda, disatukan jadi bahasa Indonesia,” ucap Hasanuddin.
Hasanuddin menilai bahwa tema tahun ini, “maju bersama Indonesia raya,” perlu menjadi pengingat untuk pemuda Kaltim agar bersatu memajukan daerahnya, meskipun masih banyak ketimpangan yang terjadi.
“Saya pikir dengan adanya momentum sumpah pemuda, kita semua pemuda bersatu untuk memajukan daerah kita yaitu Kalimantan Timur, kita Indonesia tapi kita Kalimantan Timur,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan apakah Kaltim telah benar-benar maju bersama Indonesia, mengingat masih banyak ketimpangan di berbagai sektor. “Nah ini temanya maju bersama Indonesia raya, pertanyaan kita sekarang, apakah sudah maju kita di Kaltim bersama, saya pikir belum, masih banyak ketimpangan-ketimpangan yang kita lihat, masalah sosial ekonomi dan budaya,” tambah Hasanuddin.
Lebih lanjut, ia menyoroti masalah pendidikan dan kesehatan di Kaltim yang masih memiliki banyak kendala. Menurutnya, sektor pendidikan setiap tahun menghadapi masalah, sementara masalah stunting di Kaltim juga masih tinggi. “Kita lihat pendidikan, itu nyata sekali, tiap tahun kita bermasalah, kemudian yang kedua masalah kesehatan, stunting masih masalah besar bagi kita, sampai kita adalah salah satu provinsi terbesar masalah stunting nasional, pada ujungnya ini adalah masalah kemiskinan,” ungkapnya.
Hasanuddin menegaskan bahwa setiap kebijakan legislatif yang diambil harus berfokus pada tiga aspek utama: pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, sebagai indikator kemajuan daerah sesuai dengan standar United Nations Development Program (UNDP). (Aw/adv/dprdkaltim)
